Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

BPKP Sultra Bantu Masukan dan Saran Pemkab Kolaka Perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu peran BPKP adalah Consulting, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam kunjungan ini meminta petunjuk dan saran mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Terima kasih kepada BPKP yang telah menerima kami dengan baik dan selalu siap dalam bersinergi dengan Kabupaten Kolaka. Maksud dan tujuan kami datang ini untuk konsultasi kepada BPKP terkait pengelolaan keuangan daerah, agar mendapatkan masukan dan saran mengenai satuan biaya perjalanan dinas khususnya untuk penggunaan transport menggunakan kendaraan dinas,” Sekertaris Daerah Kab Kolaka Poitu Murtopo dalam sambutannya.

DPRD Wakatobi Konsultasikan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah

KENDARI – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Nani Ulina Kartika Nasution menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Wakatobi terkait konsultasi Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Library Café Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dihadiri oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD, Saul Pabendon dan 24 anggota DPRD Kabupaten Wakatobi.

Pemda Sulawesi Tenggara Siap Implementasikan aplikasi FMIS bersama BPKP

KENDARI - Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan clean government dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara memfasilitasi Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tenggara dalam implementasi aplikasi Financial Management Information System (FMIS) sebagai pengembangan dari aplikasi SIMDA yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan implementasi aplikasi FMIS ini, diharapkan dapat  memenuhi kebutuhan stakeholder yang semakin bertambah seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi seperti kebutuhan data pembangunan, keuangan, dan kinerja daerah tingkat nasional untuk keperluan pengambilan keputusan dan kebijakan pengawasan nasional, serta kebutuhan data nasional yang memerlukan integrase atau konektifitas antar aplikasi dan antar unit organisasi.

Pemkab Muna bersama BPKP Sultra Lakukan Konsultasi Pinjaman PEN

KENDARI (17/1) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Nani Ulina Kartika Nasution yang didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Saul Pabendon menerima kunjungan dari Bupati Muna beserta jajarannya untuk mendapatkan bimbingan serta konsultasi Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Muna. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Library Café Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara daring maupunluring pada hari senin (17/01).

Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan dengan Mitra Kerja

Songsong Tahun 2022, BPKP Terima Kunjungan Konsultasi dan Lakukan Koordinasi Pengawasan Dengan Mitra Kerja. Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Wahyu Hartono didampingi Pengendali Teknis, Mas Agus Sutaryat dan Tim menerima kunjungan Direktur PDAM Kabupaten Muna, Muh. Nurhayat Fariki pada hari Rabu, 5 Januari 2022. Kunjungan tersebut dalang rangka konsultasi tentang tindak lanjut pengawasan BPKP atas Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 pada Kabupaten Muna.