Berita Seputar Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Selasa (10/4) Dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu adanya Probity Assurance Advisory yang melekat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, BPKP harus membangun kemampuan APIP untuk bisa melakukan tugas tersebut dalam rangka mencegah korupsi. Hal ini bisa dilakukan Inspektorat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga bisa memberikan early warning system apabila terjadi indikasi kecurangan.

Kamis (5/4) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD), Gatot Darmasto menyatakan bahwa strategi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) antara lain meminta komitmen pada pemerintah dan para kepala daerah, mengusulkan agar calon kepala daerah diberi pemahaman tentang SPIP dan Kapabilitas APIP, serta memasukkan ke dalam kurikulum berisi pelajaran tentang SPIP dan Kapabilitas APIP di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Politeknik Keuangan Negara STAN, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pernyataan tersebut dikemukakan Gatot kepada Tim Peneliti Puslitbangwas BPKP yang dipimpin oleh Kepala Puslitbangwas BPKP, Sudiro, ketika mewawancarai Deputi PKD di ruang kerjanya.

Jakarta - Kamis (29/3). Instrumen Indeks AP3N yang saat ini sedang dikembangkan oleh Puslitbangwas BPKP dinilai merupakan sebuah terobosan untuk mengukur akuntabilitas program lintas sektoral. Metodologi pengukuran yang dirumuskan dinilai cukup kuat, namun perlu ada penyederhanaan instrumen, agar lebih mudah pada saat implementasi pengukuran. Hal itu mengingat lingkup objek pengukuran Indeks AP3N berupa pengelolaan program pembangunan sangat luas dan berjenjang.