Berita Seputar Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

Jumat (4/8) Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Politik Hukum dan Keamanan, Ernadhi memberi arahan agar menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 08 Tahun 2015 tentang  Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Dalam Pengelolaan dan Penyeleggaraan Kerjasama Daerah sebagai koridor dalam penyusunan bahan Pedoman Umum Pengawasan KPBU. Arahan itu dikemukakan Ernadhi dalam kegiatan diskusi dengan Puslitbangwas BPKP terkait dengan kajian penyusunan bahan pedoman umum tersebut, di ruang kerja Deputi PolhukamPMK.

Dalam pengelolaan program pembangunan, aspek perencanaan-penganggaran dan pengawasan merupakan variabel yang paling penting dalam menentukan keberhasilan sebuah program, dibandingkan dengan variabel yang lain. Pendapat tersebut disampaikan oleh Kodrat Wibowo, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjajaran (Unpad), saat berdiskusi dengan Tim Puslitbangwas BPKP, Kamis (15/6) di Kampus Unpad, Bandung.

Jakarta – Jumat (2/6) Menindaklanjuti permohonan kerjasama kajian terkait sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi informasi dari Inspektur Kota Bandung, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP Sumitro,  bergerak cepat setelah mendapat arahan Sekretaris Utama Dadang Kurnia. Sumitro menyelenggarakan rapat dan diskusi dengan Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto dan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III, Iskandar Novianto di ruang rapat Kapuslitbangwas BPKP. Rapat  dihadiri juga oleh pejabat struktural di lingkungan Puslitbangwas BPKP.