Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Bimtek FMIS di Kabupaten Kolaka

Salah satu wujud dari akuntabilitas pemerintah adalah tranparansi atas informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi yang transaparan tentunya harus akurat, handal dan cepat, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Untuk mendukung hal tersebut salah satu tools-nya adalah aplikasi dan ketersediaan SDM yang yang berkompeten. Dalam rangka berpartisipasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui tata Kelola keuangan daerah, maka BPKP hadir dengan membangun Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) sebagai tools pemerintah dalam menyelenggarakan keuangan daerah

Sinergisitas Tumbuh, Pengawasan Kukuh, Ekonomi Tumbuh

Kendari (29/1) – Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan mengambil tema “Sinergisitas Tumbuh, Pengawasan Kukuh, Ekonomi Tumbuh”. Gelaran Raker dilaksanakan dari 26 Januari – 28 Januari 2022 di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan dari diselenggarakannya Raker ini adalah untuk mewujudkan jalannya Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2022. Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2022 dengan tema “Tangguh Mengawasi, Pulihkan Negeri” sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi audit intern yang professional, serta responsive menjawab kebutuhan negara. Diharapkan dengan Raker Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 2022 ini, dapat menghasilkan rencana aksi dan strategi-strategi yang selaras dengan Arahan Kepala BPKP Tahun 2022.

BPKP Sultra Bahas Pentingnya SPIP mendukung Tata Kelola Keuangan Daerah

Kendari (26/1) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Nani Ulina Kartika Nasution, didapuk menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Evaluasi APBD 2021 dan Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Hallroom Hotel Claro Kendari. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tenggara ini dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas dan diikuti oleh Kepala Daerah/Sekda/Kepala BPKAD  Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara.

Pakta Integritas Wujudkan Kinerja yang Berkualitas

KENDARI (26/1) - Pakta Integritas menjadi salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukan hanya sekedar seremonial belaka, makna pakta integritas yang tecantum dalam 8 (delapan) komitmen yang ditegaskan oleh setiap pegawai untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam aturan perilaku pegawai BPKP, menjadi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai, bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, senantiasa berusaha memenuhi standar kerja dengan meningkatkan kompetensi dan melaksanakan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan kehati-hatian, berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan KKN dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, dan yang terakhir menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang telah terjadi di BPKP. 

Kab Bombana Tingkatkan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah, BPKP Sultra Laksanakan Bimtek FMIS

BOMBANA – Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk mendorong percepatan terbangunnya database Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penatausahaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 melalui implementasi Aplikasi Financial Management Information System (FMIS), Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Penatausahaan Aplikasi FMIS di Aula Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.