Presiden menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah agar memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri atau PDN sesuai dengan kewenangannya
Baca selengkapnya..Akuntabilitas keuangan dan pembangunan program infrastruktur sosial ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia
Baca selengkapnya..Penguatan sinergi dan komitmen dalam pengawasan sektor kelautan dan perikanan ditujukan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan, yaitu risiko tidak selarasnya arah kebijakan dan penanganan program/kegiatan, risiko kegagalan pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, serta risiko fraud.
Baca selengkapnya..Rakorwasinkeubang ini menghasilkan action plan dalm rangka peningkatan efektivitas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP daerah se-Provinsi yaitu merancang desain kolaborasi pengawasan intern.
Baca selengkapnya..Membangun kekuatan pengawasan terkait keuangan dan pembangunan lembaga daerah baik Pemerintah Provinisi maupun Kabupaten Kota.
Baca selengkapnya..PROFIL DEPUTI PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN |
Visi dan Misi |
Pengantar Deputi |
Struktur Organisasi |
Motto dan Jinggel |
Sumber Daya Manusia (SDM) |
PRODUK |
Pengawasan atas Isu-isu Strategis |
Pemeriksaan PNBP |
Pengawasan Proyek Strategis Nasional |
Reviu Kelayakan Usaha |
Reviu Tunggakan Pemerintah |
Pemeriksaan Bersama |
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Gedung BPKP Lantai VI Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120 Telp. 021-85910031 (hunting) ext:0318 E-mail : deputi1@bpkp.go.id