Reviu Tunggakan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran, penyediaan anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban pembayaran kegiatan/proyek yang nilainya di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman memberikan layanan verifikasi yang tujuannya bukan untuk menghambat proses pembayaran tagihan, namun untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik, penerapan prinsip kehati-hatian penggunaan anggaran, serta menghindari permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.