(Kamis,23/12) BPKP mengadakan Kegiatan Workshop Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada pada tanggal Selasa, 20 Desember 2022 secara daring melalui aplikasi zoom dan live streaming melalui Youtube. Workshop nasional online ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan arahan dan mendiseminasikan kebijakan terkini terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dari Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendesa PDTT dan juga BPKP. Kegiatan dengan tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu sebagai upaya Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19 ini, diikuti oleh 894 peserta terdaftar yang terdiri dari perangkat desa, Pejabat OPD Stakeholders Desa dan auditor dari Inspektorat dan Perwakilan BPKP.

Workshop nasional ini dilaksanakan secara online untuk dapat menjangkau segmen yang seluas-luasnya khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam tata kelola keuangan dan pembangunan desa. Diharapkan dengan pelaksanaan workshop ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa sekaligus memacu pemerintah desa untuk menciptakan inovasi pembangunan di desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Pada kesempatan itu Raden Suhartono, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah membuka acara workshop dengan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menaruh kepercayaan dan harapan yang sangat tinggi agar pemerintah desa, sebagai garda terdepan pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan desa, dapat berkinerja lebih baik. Begitu juga dengan tuntutan masyarakat yang semakin hari kian tinggi dan kritis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu, pemerintah desa, terutama kepala desa dan jajarannya, harus dapat membuktikan harapan masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, kuat, maju, mandiri, dan demokratis. salah satunya melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang bermarwah adil, maju dan sejahtera.

Kemudian beliau juga menyampaikan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada aspek ketepatan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, dan keterukuran. Penyebabnya tidak tunggal, mulai dari dukungan perangkat perencanaan pembangunan desa sampai kualitas SDM desa. Karena itulah, diperlukan proses peningkatan kapasitas yang berkelanjutan baik terhadap kualitas SDM hingga sistem dan struktur yang mendukung. BPKP mengadakan  Workshop Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini dengan harapan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergitas pembinaan dan pengawasan desa, untuk kebaikan bersama.

kegiatan Workshop dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, BPKP serta Kepala Desa Baktiserage, Kabupaten Buleleng. Mustikorini Indrijatiningrum selaku Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK menyampaikan materi tentang Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Raden Suhartono selaku Deputi Kepala BPKP memaparkan mengenai Strategi dan Kebijakan Pengawasan Desa Tahun 2023,  Ihram dari Kemendagri menyampaikan materi tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Masa Pandemi COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi Desa. Dari Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT,  Luthfy Latief selaku Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa PDTT  memaparkan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Masa Pemulihan Ekonomi Desa,  dan Andriyanto dari Kemenkeu menyampaikan materi tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023, serta GUsti Putu Armada selaku Kepala Desa Baktiserage, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali membagikan materi tentang Inovasi Pembangunan Desa untuk Menuu Masyarakat Sejahtera. Workshop ini dimoderatori oleh Wasis Prabowo selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata kelola Pemerintahan Desa BPKP.

(/Rief)