Pada acara pembukaan yang dilaksanakan pada hari Rabu (31/01) malam, Ardan Adiperdana selaku Kepala BPKP menyampaikan beberapa penekanan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan bagaimana mencapai target kinerja yang ditetapkan di tahun 2018. Beliau mengungkapkan pengawalan akuntabilitas agar diarahkan lebih dekat kepada pengawasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pariwisata serta pembangunan infrastruktur. Dalam melaksanakan pemilihan jenis pengawasan intern yang digunakan dalam pengawalan tersebut agar disesuaikan dengan tujuan serta tingkat reliabilitasnya, apakah monitoring/pemantauan, reviu, evaluasi sampai dengan audit dengan tingkat reliabilitas paling tinggi. Hal yang sama berlaku untuk layanan konsultansi, apakah sosialisasi, workshop, bimtek dan pendampingan. Beliau mengharapkan Kedeputian PPKD mengembangkan tools analisis fiskal pemerintah daerah melalui analisis rasio proporsi maupun rasio time series serta mengembangkan database profil Pemerintah Daerah. Strategi dan tools agar dapat diselesaikan bulan Maret 2018.

Terkait dengan target target yang akan dicapai pada tahun 2018 beliau menegaskan beberapa hal yaitu: target pencapaian level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP tahun 2019 agar dapat dicapai pada 2018, implementasi e-planning ditargetkan pada seluruh Pemda yang telah menggunakan SIMDA, erwakilan agar menjaga desa-desa yang telah menggunakan Siskeudes jangan sampai ada masalah saat pelaksanaan padat karya. Fokusnya adalah desa-desa yang menjadi sample cek fisik yang akan dilakukan oleh Presiden. Untuk mencapai hal tersebut beliau menyampaikan agar pengawasan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Kedeputian Polhukam PMK dan Kedeputian Perekonomian dan Kemaritiman, serta  Perwakilan BPKP agar menetapkan prioritas alokasi sumber daya untuk membina Pemda yang telah menggunakan SIMDA dan belum memperoleh opini WTP. Dan terakhir beliau juga berpesan bahwa memasuki tahun politik tahun 2018 dan 2019, seluruh personil BPKP agar menjaga netralitasnya

Pada hari kedua pelaksanaan Rakor, peserta mendengarkan arahan dari Gatot Darmasto selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD). Deputi PPKD menegaskan kembali bahwa fokus kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan Kedeputian PKD pada tahun 2018 adalah Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, SIMDA Perencanaan dan Evaluasi  Implementasi Siskeudes. Beliau mengungkapkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 belum menggembirakan sehingga perlu dirumuskan strategi yang lebih baik untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2018. Dalam mencapai target tersebut arahan yang beliau sampaikan antara lain: peningkatan pemahaman Pemda berkaitan dengan SPIP maupun Kapabilitas APIP agar menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kegiatan peningkatan pemahaman yang bisa dilakukan diantaranya dengan menyelenggarakan kegiatan semacam bincang pagi SPIP atau kapabilitas APIP untuk level pimpinan/petinggi Pemda di wilayah masing-masing, peningkatan Kapabilitas APIP agar dipahami secara menyeluruh termasuk hubungan keterkaitan antar elemen Kapabilitas APIP.

Beliau juga menegaskan lagi arahan yang telah disampaikan oleh Kepala BPKP agar impelementasi SIMDA Perencanaan agar di prioritaskan untuk Pemda yang telah menerapkan SIMDA Keuangan, alokasi sumber daya Perwakilan diprioritaskan untuk Pemda yang menggunakan aplikasi SIMDA dan belum memperoleh opini WTP. Untuk Pemda yang telah memproleh opini WTP, pembinaannya agar dilakukan melalui coaching clinic serta mengingatkan lagi agar seluruh jajaran pegawai Kedeputian PPKD, Korwas APD dan P3A senantiasa menjaga netralitasnya.  

Pada sesi berikutnya, para peserta memperoleh pemaparan dari Krisno Wahyu Utomo dari Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas).  Hal-hal yang ditekankan yaitu perlunya mempercepat implementasi dan penggunaan aplikasi SIMA dalam mendukung tugas tugas pengawasan, sehingga aplikasi penilaian maturitas SPIP yang baru masih dalam pengembangan, para pegawai APD dan P3A yang sedang melaksanakan kegiatan penilaian maturitas SPIP masih dapat menggunakan aplikasi yang lama.

Setelah Ishoma, Adi Gemawan, selaku direktur PPKD wilayah I memperoleh kesempatan untuk melakukan pemaparan. Pada sesi tersebut beliau menyampaikan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai target Peningkatan Kapabilitas APIP yaitu peningkatan kapabilitas SDM baik internal BPKP mapun eksternal, menyelenggarakan forum pengawasan bagi top management dan pimpinan APIP, perbaikan mekanisme kerja Peningkatan Kapabilitas APIP dan perbaikan kualitas pelaporan Peningkatan Kapabilitas APIP baik konten maupun penyeragaman nomornya. Kemudian dalam pelaksanaan QA peningkatan kapabilitas APIP yang harus diperhatikan yaitu QA akan dilakukan secara bertahap dimana QA Leve 2 dilaksanakan terlebih dahulu baru QA untuk level 3, hasil QA yang masih Level 3 Dengan Catatan dan belum dilakukan ekspose akan dikembalikan ke Perwakilan untuk dilakukan Bimtek sampai Level 3, Panduan Praktis Perumusan Masalah dan format baru Laporan QA akan segera difinalkan dan dikirimkan ke Perwakilan serta Indikator governance hanya menjadi pertimbangan lainnya, keputusan mmberikan Level 3 tetap berdasarkan keyakin profesional tim QA. Kemudian beliau dan tim melakukan diseminasi Panduan Praktis Penyusunan Prenencanaan Berbasis Risiko. Panduan tersebut akan dilakukan piloting terlebih dahulu sbebelum diimplementasikan oleh seluruh Perwakilan. Terakhir beliau juga menyampaikan bahwa  kegiatan assurance dan bimtek dapat dilakukan oleh tim yang sama, namun harus dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan surat tugas tersendiri

Pada sesi sore, Ibu Bea Rejeki Tirtadewi selaku direktur PPKD wilayah II melakukan pemaparan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan beliau yaitu strategi peningkatan SPIP Level 3 dilaksanakan melalui SE-26/D3/2/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang ditujukan kepada para Kepala Perwakilan BPKP dimana pokok pokok strategi yang diatur pada surat tersebut terdiri atas strategi umum, pelaksananaan penilaian, pelaksanaan penjaminan kualitas, SPIP tematik, peningkatan kompetensi SDM, Bimtek/Asistensi dan Komunikasi. Uraian lebih lanjut dari pokok pokok strategi tersebut antara lain  perwakilan agar mendorong pemda cq tim asesor Pemda melakukan penilaian mandiri  maturitas SPIP, perwakilan mendorong Pemda agar menggunakan aplikasi komputer untuk penilaian maturitas SPIP (e-assessment), penilaian maturitas SPIP sebaiknya dilakukan setiap tahun;  Penilaian maturitas agar dilakukan penjaminan kualitas (QA) berpedoman pada Peraturan Deputi PPKD Nomor 4 Tahun 2017, perwakilan melakukan reviu atas hasil penilaian maturitas SPIP oleh Pemda; Perwakilan agar membangun dan meningkatkan kapabilitas PFA dalam penguasaan konsep dan implementasi, serta penilaian maturitas SPIP; Bimtek/Asistensi agar difokuskan pada sub unsur SPIP yang masih lemah. Mempertimbangkan nilai/skor nasional untuk unsur ke-2 (Penilaian Risiko) masih rendah; dan Perwakilan agar memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dengan Pemda untuk membangun kepedulian dan komitmen pencapaian maturitas SPIP level 3, misalnya acara sejenis “Bincang Pagi SPIP dan APIP” bersama Pemda.

 Pada hari Jumat Iskandar Novianto selaku direktur PPKD wilayah III menyampaikan seputar SIMDA Perencanaan, Siskeudes dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda. Terkait SIMDA Perencanaan, beliau mengharapkan agar   Perwakilan BPKP dapat menyampaikan ke pemda yang telah mengimplementasikan SIMDA Keuangan agar terus bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan SIMDA Perencanaan, pengembangan yang dilakukan berupa perubahan modul RPJMD menjadi webbase serta penyemurnaan sesuai Permendagri 86 tahun 2017 yang dilengkapi dengan modul. Sementara SIMDA Keuangan akan dikembangkan dengan maintenance dan penyempurnaan versi 2.7 melalui penyempurnaan koneksi dengan SIMDA Perencanaan, cashless di Bendahara Keuangan, interkoneksi atau pengembangan aplikasi sistem kinerja instansi. Selain itu pengembangan SIMDA Keuangan versi 3 basis web dengan mengakomodasi regulasi baru disertai dengan modul.

Terkait Siskeudes, evaluasi atas implemetasi aplikasi Siskeudes akan dilakukan terhadap seluruh pemda yang telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes, sehingga akan dilakukan oleh seluruh Perwakilan BPKP. Dalam evaluasi juga diedarkan kuesioner ke setiap desa terkait implementasi Siskeudes. Jadi evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Perwakilan yang memiliki KF1 Workshop Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan untuk analisis kinerja keuangan, Direktorat PPPKD akan menambahkan konten-konten yang sesuai dengan arahan Kepala BPKP. Kegiatan analisis tersebut akan dilakukan kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited 2017 dan Unaudited Tahun 2017. Sebagai penutup sesi Siang, Deputi Bidang PPKD, Direktur dan seluruh korwas melakukan penandatanganan komitmen untuk pencapaian target kinerja APIP Level 3, SPIP level 3, implementasi SIMDA Perencanaan dan Evaluasi Implementasi Siskeudes

Agar peserta Rakor tidak merasakan jenuh maka pada malam hari Ketiga diadakan kegiatan ramah tamah berupa penampilan dengan mengambil tema Oldies. Berbagai kreativitas dari PFA dari Kedeputian PPKD maupun para korwas APD ditampilkan pada kesempatan tersebut. Kemudian sebelum diadakan penutupan, peserta juga mengikuti kegiatan outbund.