Manokwari (06/02/2024)- Guna mengakselerasi penurunan angka stunting di Provinsi Papua Barat, membutuhkan kolaborasi konvergensi dari seluruh pihak. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto didampingi Korwas Bidang Akuntan Negara Eko Agus saat melakukan audiensi ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo.

Diuraikan Philmona, Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya termasuk daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi mencapai 30% pada tahun 2022.

“Kabupaten Pegunungan Arfak tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Papua Barat, yakni mencapai 51,5% pada 2022” ungkap Philmona.

Dirinya menyebut keluarga memiliki peran penting dalam upaya penurunan stunting. Pola pengasuhan yang kurang baik seperti kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamillan serta melahirkan dan kurangnya mengonsumsi makanan bergizi menjadi penyebab terjadinya stunting.

Selain fokus pada ibu hamil dan balita, pencegahan stunting juga dilakukan dari awal dengan menyiapkan remaja sebagai calon pengantin dalam memasuki persiapan kehidupan berkeluarga.

Pada kesempatan ini, Philmona juga mengatakan pihaknya membutuhkan bantuan BPKP untuk melakukan pendampingan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keluarga Berencana (KB).

Menanggapi hal ini, Lepot mengatakan BPKP siap membantu BKKBN terutama mengawal dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

(Kominfo BPKP Pabar)