Mataram - Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam rangka mengawal tata kelola proyek strategis nasional (PSN) DPSP Mandalika, Perwakilan BPKP Provinsi NTB telah melaksanakan reviu atas tata kelola tersebut secara triwulanan yang meliputi 13 (tiga belas) aspek di antaranya aspek persiapan proyek, aspek penyediaan lahan proyek, aspek tata ruang, aspek pendanaan proyek, aspek jaminan pemerintah, aspek perizinan/non perizinan, aspek pelaksanaan pengadaan barang/jasa, aspek pengutamaan penggunaan komponen dalam negeri, aspek pelaksanaan pembangunan fisik proyek, aspek pengawasan pengendalian proyek, aspek regulasi proyek, aspek cipta kerja proyek dan aspek pemanfaatan proyek maupun aspek lainnya.

Berdasarkan hasil reviu atas tata kelola PSN DPSP Mandalika yang telah dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023 pada 3 (tiga) Balai Kementerian PUPR yang ada di NTB (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dan Balai Wilayah Sungai) yang melaksanakan pembangunan sarana prasarana untuk mendukung DPSP Mandalika sejak tahun 2020, masih ditemukan adanya pemenuhan atas aspek yang belum memadai.

Beberapa permasalahan yang belum terselesaikan terkait konstruksi SPAM Mandalika yang belum selesai, serah terima aset terbangun seperti jalan Kuta-Keruak, penataan koridor Mandalika berupa bundaran, monumen, fasilitas umum lainnya dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk mendukung DPSP/KEK Mandalika.

Beberapa hal yang juga turut dibahas mengenai penyelesaian permasalahan relokasi perumahan oleh Balai Perumahan dan Pemkab Lombok Tengah yang belum terisi penuh hunian terbangun. Selain itu, pengembangan kawasan Mandalika juga menjadi topik bahasan koordinasi.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan Senin (26/2) di Ruang Rapat Perwakilan BPKP NTB dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sidi Purnomo yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Balai BPJN Wilayah NTB, BPPW Wilayah NTB, BWS Nusa Tenggara I, BP2P Nusa Tenggara I. Selain itu, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan General Manager PT ITDC selaku pengelola DPSP Mandalika, dan Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Tengah.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mewujudkan tata kelola PSN DPSP Mandalika oleh seluruh stakeholder yang terkait. Hasil rapat, telah disepakati beberapa bentuk penyelesaian permasalahan aspek reviu reviu tata kelola PSN DPSP Mandalika yang masih dalam posisi belum memadai termasuk eskalasi penyelesaian di level yang tinggi melalui Dewan KEK, Kementerian, holding BUMN maupun forum-forum koordinasi lainnya.

Tantangan selanjutnya, pengembangan kawasan Mandalika perlu terus didukung secara lintas sektor, karena dampak positif pengembangan tersebut nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat maupun secara nasional.

(Kominfo BPKP NTB)