Bentuk komitmen Perwakilan BPKP Provinsi Papua untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan pemerintah Papua, Senin, 18 Februari 2019 bertempat di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Perwakilan BPKP Papua bekerja sama dengan Pemprov Papua menyelenggarakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kepala  Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Sueb Cahyadi, didampingi oleh Korwas APD 1, Agung Zaenal, hadir sebagai pemateri. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam kegiatan ini hadir pula Gubernur yang diwakilkan oleh Asisten III, Elysa Auri, dan Inspektur yang diwakilkan oleh Sekretaris. Elysa Auri menyampaikan sambutannya tentang urgensi peningkatan level SPIP di lingkungan Pemprov Papua. Hal ini berkaitan dengan pencapaian target RPJMN Tahun 2015-2019 Bidang Aparatur Negara terkait Tingkat Kematangan Implementasi SPIP 2019 di level 3, dalam rangka Implementasi PP 60 Tahun 2008 dan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas  Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengendalian Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sueb Cahyadi membuka materinya dengan memberikan analogi yang menggambarkan bahwa SPIP adalah hal yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu, mengalami perkembangan yang bisa membawa dampak positif maupun negatif, sehingga dibutuhkan pengendalian internal yang memadai agar keberlangsungan hidup tetap stabil dan terjaga. Sueb Cahyadi menjelaskan tentang urgensi penigkatan level SPIP di lingkungan Pemprov Papua. Hal ini berkaitan dengan kondisi Papua yang memiliki kawasan geografis yang sangat luas dan kebutuhan masyarakat yang tinggi akan pelayanan dari pemerintah, sehingga diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dan dalam mengelola anggaran yang diperoleh Pemprov Papua. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hanya dapat terpenuhi dengan maksimal jika Pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan akuntabel yang tercermin dari Sistem Pengendalian Intern yang terbangun dengan baik.

Sueb Cahyadi menjelaskan pula tentang lima unsur SPIP beserta contoh penerapannya dalam pemerintahan, yakni Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Aktivitas Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; dan Pemantauan. SPIP berperan penting dalam peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Sueb Cahyadi memaparkan kondisi penyelenggaraan SPIP Provinsi Papua dan strategi generik untuk peningkatan  maturitas, serta kendala pencapaian sasaran. Adapun starategi BPKP dalam peningkatan maturitas SPIP diantaranya mendorong pelaksanaan self assessment, asisteni/bimtek maupun memeberikan pemahaman terkait pentingnya SPIP seperti kegiatan sosialisasi.

(HUMAS BPKP PAPUA)