AMBON (4/3/2024) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan bertajuk “Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku Tahun 2024” pada Senin (4/3).

Berlangsung di Manise Hotel Kota Ambon, rapat koordinasi diselenggarakan dalam rangka implementasi Program/Kegiatan Dekonsentrasi Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.4.3-526 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi menyampaikan terkait Pengawasan Dana Dekonsentrasi Gubernur Wakil Pemerintah Pusat. Yunaedi turut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan tugas/fungsi organisasi perangkat GWPP. Selain itu, dirinya juga menjabarkan terkait 8 (delapan) jenis tugas dan wewenang GWPP.

Pelaporan Dekonsentrasi Kepada GWPP meliputi laporan manajerial, laporan akuntabilitas, laporan teknis dan laporan akhir. Dalam pelaporan tersebut setidaknya paling sedikit memuat tentang pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan setiap unit kerja, realisasi anggaran, dan permasalahan serta isu strategis pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur. Kemudian sebelum mengakhiri paparannya, Yunaedi menjabarkan detail pengawasan GWPP yang terdiri dari pengawasan umum, pengawasan teknis, hingga penjatuhan sanksi ADM.

Setelah pemaparan, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Seluruh peserta yang terdiri dari OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku beserta unsur terkait lainnya ini tampak cukup antusias dalam mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Dari kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan untuk menciptakan pelaksanaan tim perangkat Gubernur yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik.

(Kominfo BPKP Maluku)