Dadang Kurnia didampingi oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara – Sihar Panjaitan, Ak., MM., dan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP – Drs. Adil Hamonangan Pangihutan, Ak., MM. CFrA. Hadir pula, pegawai BPKP yang dipekerjakan sebagai Sekretaris Inspektorat Sulut - Zainudin Hilmi, SE., Ak. dan Kepala BPKBMD Kota Manado – Drs. Manarsar Panjaitan, Ak.,  para Kepala Bidang/Bagian, Kepala Sub Bagian, para Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Umum di lingkungan BPKP Sulut.

Di hadapan para peserta acara tersebut, Dadang Kurnia me-refresh kembali apa yang menjadi peran BPKP dalam mendukung program kerja pemerintah Jokowi – JK atau yang dikenal dengan Nawacita, yang dipertegas dengan terbitnya Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014. Dadang juga menyampaikan arahan Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015, yang terfokus antara lain pada peningkatan kapabilitas 85% APIP ke level 3 pada tahun 2019, peningkatan anggaran untuk kegiatan pembangunan pada APBD, upaya penyelenggarakan cash management, e-budgeting, e-processing, e-catalog pada Pemda, penyederhanaan regulasi PBJ, pengawalan pengelolaan keuangan desa, pengawasan proyek pembangkit tenaga listrik 35.000 MW, optimalisasi penerimaan negara/daerah, serta efisiensi dan efektivitas pengeluaran anggaran.

Di akhir paparannya, Dadang Kurnia mengingatkan fokus pengawasan keuangan dan pembangunan daerah yang diemban BPKP yang meliputi: (1) Pengawalan proses pembangunan nasional; (2) Pengawalan terhadap peningkatan ruang fiskal; (3) Pengawalan dan pengamanan aset negara/daerah; dan (4) Pemantapan governance system.

Dalam sesi tanya jawab, disampaikan diskusi oleh Zainudin Hilmi mengenai peningkatan kapasitas SDM di Provinsi Sulut, melalui implementasi aplikasi SIMDA berbasis akrual, dan penyelenggaraan diklat kerjasama antara Pusdiklatwas BPKP dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (humas/AMFDP)