Tujuan diadakannya workshop adalah untuk mengefektifkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan menggunakan aplikasi siskeudes serta untuk meningkatkan wawasan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa bagi kepala desa. Peserta berjumlah 100 orang yang merupakan camat, kepala desa dan perangkat daerah lainnya.

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni dalam sambutannya menekankan bahwa prioritas dana desa tidak hanya untuk membiayai pembangunan Infrastrukur saja namun juga untuk pemberdayaan masyartakat yang di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai pesan Presiden Joko Widodo agar dana desa itu selalu berputar dari desa ke desa. Jangan sampai kembali ke kota apalagi kembali ke Jakarta. Marthen juga menekankan akan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Narasumber kegiatan ini yaitu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang dalam hal ini di wakili Kepala Perwakilan BPKP Prov. NTT Hasoloan Manalu, Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subauditorat NTT II Beben Adna Bokim, Kepala Kepolisian Daerah NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Sumba Barat IPTU Jimmy Oktovuanus Noke, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Y. Jefrison Dapamerang dan bertindak selaku moderator adalah Kepala Bidang Pemerintahan  Desa Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat Andri Wilson Tagu Dade.

Hasoloan menyampaikan tentang pengawalan BPKP atas pengelolaan  keuangan desa. Adapun peran pengawalan yang dilakukan meliputi kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan BUMDes, fasilitasi peningkatan kompetensi SDM pemda dan desa, pengembangan aplikasi SISKEUDES, serta memberi masukan kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri dan Kementrian Desa PDTT, Kabupaten/Kota). Hasolan juga mengulas tentang Aplikasi Siskeudes dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, manfaat menggunakan aplikasi siskeudes, serta pengembangan siskeudes. Ke depan Siskeudes akan Interkoneksi dengan Aplikasi OM SPAN Kemenkeu, Interkoneksi dengan Aplikasi Kompilasi Nasional => Sipades, Integrasi dengan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), Peningkatan Fitur Perpajakan dan Interkoneksi dengan Aplikasi E-Billing, dan Interkoneksi dengan Aplikasi Lainnya.

Narasumber berikutnya Jimmy Oktovuanus mengulas tentang peran penting kepolisian dalam mengawal dana yang dikelola desa dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, sedangkan Jefrison memaparkan tentang potret dana desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 dan prioritas Kabupaten Sumba Barat Tahuin 2020.

Selanjutnya Beben Adna menekankan peran BPK-RI terkait pengawasan pengelolaan keuangan dana desa salah satunya yaitu mendorong pengelolaan keuangan desa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien dan menjelaskan beberapa permasalahan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh BPK diantaranya BUM Desa belum mampu meningkatkan perekonomian desa, Perhitungan alokasi dana desa oleh kabupaten/kota belum didasarkan data yang valid, dan Tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP oleh pemerintah desa masih rendah.

Pelaksanaan workshop berjalan dengan lancar dan terlihat antusias peserta dalam mengikuti workshop hal ini di tandai dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berlangsung. (Humas NTT)