BANJARMASIN – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dengan Tema “Penguatan Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Peran BUMD/BLUD”. Rakorda TPID ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor di Ballroom Diamond Hotel G’Sign Banjarmasin, Jumat (1//3/2024).

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Perum Bulog Wilayah Kalimantan Selatan, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa saat ini inflasi di Kalimantan Selatan terkendali dengan sangat baik. Hal tersebut tergambar antara lain dari hasil pelaksanaan kegiatan operasi pasar yang mampu menekan laju inflasi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok sehingga terjamin aspek 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).

Selanjutnya, Sahbirin menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah diharapkan dapat mengkoordinasikan tugas dan fungsi pengendalian inflasi secara lintas sektoral melalui rencana aksi yang telah ditetapkan. Selain itu, Peran BUMD atau BLUD diharapkan mampu  mendukung program/kegiatan dalam pengendalian inflasi daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan 3 hal terkait pelaksanaan program atau kegiatan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, pertama keberhasilan capaian nilai inflasi tahun 2023 sebesar 2,43% Year on Year (YoY) dibawah nilai inflasi nasional sebesar 2,61% YoY, kedua penekanan komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kalimantan Selatan dalam penguatan renaksi pengendalian inflasi dan ketiga peran penting BUMD/BLUD dalam menjaga ketersediaan pangan di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, diperlukan konsistensi dan sinergi BUMD/BLUD dalam memberikan inovasi dan menjalankan fungsi sebagai agen distribusi dan penyimpanan komoditas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.

Acara dilanjutkan dengan pendatanganan naskah kesepakatan Bersama Rencana Aksi Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 oleh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disaksikan oleh Gubernur dan Kepala Perwakilan Bank BI Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto memberikan masukan terkait keselarasan kebijakan dan program/kegiatan yang dijalankan supaya semua stakeholder bisa saling bersinergi.

“Supaya pengendalian inflasi dapat berjalan dengan baik dan terkendali, harus ada peraturan yang jelas dan mengikat dalam menjalankan program dan kegiatan, sebagai contoh program yang akan dijalankan oleh TPID yaitu program ASN membeli beras dari petani secara langsung, harus ada peraturan yang melandasinya dan bisa menjaga sinergi dengan para petani yang ada” ujar Ayi.

(Kominfo BPKP Kalsel/UR/JFS/MDA/OR)