PONTIANAK (23/01/2024) –BPKP dan Inspektorat Pemerintah Provinsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus menjalin sinergi dan kolaborasi untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar keduanya, silaturahmi terus dijalin agar semakin erat, seperti yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Januari 2024 bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menyambangi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Marlyna beserta jajaran menyampaikan tujuan kedatangannya untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan koordinasi ke Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap tentang rencana-rencana yang akan dilakukan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap yang didampingi oleh para Koordinator Pengawasan mengatakan bahwa harus ada program besar untuk menggerakan daerah supaya lebih maju.

“Ini yang menjadi tantangan auditor internal, kalau kami BPKP karena adanya rotasi penugasan jadi kami kurang begitu paham lokal, terlebih di Kalimantan Barat ini sangat berwarna, beragam dengan banyaknya etnik, nah itu bagaimana kita sama-sama mengembangkannya,” ujar Rudy.

Marlyna menyampaikan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam waktu dekat berencana untuk mengadakan pelatihan, tetapi peserta pelatihan tersebut dari para auditor di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

“Mungkin kita bisa mengadakan pelatihan seperti kemarin Pak, tidak perlu jauh-jauh, kita kirim surat ke pusat dan pelaksanaannya di Pontianak saja,” ujar Marlyna.

Lanjut Rudy mengatakan bahwa usulan yang disampaikan oleh Inspektur cukup bagus, tetapi Rudy meminta untuk dilakukan pelatihan tidak hanya untuk auditor di Inspektorat Provinsi saja.

“Saya harap bisa bertahap ya, setelah provinsi nanti bisa kabupaten/kota, bahkan juga para OPD agar mereka paham mengenai manajemen risiko,” ujar Rudy.

“Ini perlu kita siapkan dengan baik, kita lihat rencana-rencana di Kalimantan Barat tahun 2024 ini, lihat risikonya, lalu mana yang perlu dilakukan mitigasi,” pungkas Rudy.***

(Kominfo BPKP Kalbar/FW/HAP)