Pontianak (10/6) – Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Sharing Session Percepatan Program P3DN dan Upaya Mendorong Efektivitas Pengawasan Intern bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani melalui sambungan daring. Sebagai mitra Kemenkeu, Menkeu berpesan BPKP sebagai instrumen penting pemerintahan dapat terus bekerja secara profesional dan kompeten dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi Kantor BPKP Pusat di bilangan Pramuka No. 33, Jakarta Timur pada Jumat, 10 Juni 2022. Kunjungannya kali ini demi memberikan arahan dalam kegiatan Sharing Session kepada seluruh insan BPKP baik yang berada di Jakarta, maupun di seluruh pelosok negeri, termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa BPKP merupakan instumen penting pemerintahan dan memiliki tanggung jawab yang besar sejak awal berdiri dan selalu diandalkan pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara.

Tak sampai disitu, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa sejak reformasi, baik BPKP dan Kemenkeu merupakan institusi yang diandalkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara profesional dan berkompeten dalam tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang baik, akuntabel, efisien, yang ada asas kepatutan. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi antara BPKP dan Kementerian Keuangan harus dapat terjalin dengan baik.

Sinergi yang terjalin demikian tersebut menurut Menteri juga harus dirasakan sampai ke daerah. “Saya sekarang sedang minta jajaran Kemenkeu di daerah-daerah supaya bisa bekerja lebih rapi, konsolidatif, sinergi, dan lihat bagaimana keuangan negara berfungsi. Saya minta BPKP bisa menjadi partner juga di daerah sehingga kita bisa menunjukkan dan rakyat bisa tahu uang kita dari mana dan dipakai untuk apa,” ujar Menteri Keuangan.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPKP telah melingkupi seluruh isu strategis, isu prioritas, emerging issues, dan area yang menjadi concern pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Dimana pada 2022, pengawasan BPKP difokuskan pada tujuh sektor strategis pembangunan yang mencakup 99 topik prioritas dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional.

Kepala BPKP juga menyampaikan bahwa dalam rangka P3DN sesuai arahan Presiden, BPKP terus mengawal implementasinya dalam hal belanja pemerintah. “BPKP siap mendukung sepenuhnya Pemerintah dalam mengawasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta mengucapkan terimakasih kepada ibu Sri Mulyani yang telah bersedia hadir dalam kegiatan sharing session mengenai P3DN ini,” imbuh Kepala BPKP.

Namun daripada itu, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPKP atas peran BPKP yang sangat penting dalam pengawasan penggunaan APBN selama pandemi berlangsung. Sri Mulyani mengharapkan pengalaman dalam masa pandemi dapat menjadi pelajaran dan pedoman bagi seluruh auditor internal untuk generasi selanjutnya. Dirinya juga berpesan sebagai instrumen penting pemerintahan BPKP dapat terus bekerja secara profesional dan kompeten dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

Sharing Session yang ditayangkan secara daring tersebut diikuti pula oleh Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Puji Basuki didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Barlian Fransiskus Saragih, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jonchon Samosir, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Hisyam Wahyudi, Para Subkoordinator dan Pejabat Fungsional Auditor di Ruang Rapat Lantai Gedung A Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Hadir pula mengikuti kegiatan tersebut Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Wilayah II Kedeputian PPKD BPKP Aderial Adelis.

Kominfo BPKP Kalbar/FW