Rakor dipimpin oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang didampingi Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah dan diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda Bengkulu ini mengambil tema Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Bengkulu. Rapat ini merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia yang dilaksanakan pada 17 Januari 2023 lalu di Sentul International Convention Centre.

Disampaikan Gubernur Bengkulu bahwa Provinsi Bengkulu mendapat apresiasi yang tinggi dari Presiden RI Joko Widodo yang karena mendapatkan persentase tertinggi dari 34 provinsi atas penurunan kemiskinan sebesar 0,28% di tahun 2022. Gubernur Bengkulu sangat mengapresiasi kinerja dari pemerintah daerah maupun Forkopimda yang telah membantu dalam penanganan kemiskinam ekstrim di provinsi Bengkulu.

Wakil Gubernur Bengkulu Rosjansyah selalu ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Kemiskinan Provinsi Bengkulu menjelaskan rencana tindak lanjut yang akan di laksanakan kedepannya diantaranya: penyusunan rencana kerja TPPS dan kemiskinan ekstrim, tagging anggaran antar program dan kegiatan, penguatan konvergensi, penguatan kelembagaan TPPS dan tim penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas laporan pencatatan dan pelaporan data stunting serta kemiskinan ekstrim.

Wagub Bengkulu mengharapkan rencana kerja tersebut dapat didukung oleh OPD di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota agar berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Rakor kemudian dlanjutkan dengan laporan dari setiap Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu atas tindakan yang telah dilakukan dan target yang telah di capai.

Diketahui bahwa Percepatan penurunan stunting adalah salah satu agenda prioritas nasional penting karena terkait pembangunan manusia Indonesia, yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP mendapatkan mandate untuk melakukan pengawasan atas program lintas sektoral. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah evaluasi atas percepatan penurunan stunting, yang merupakan kolaborasi pengawasan antara BPKP Bengkulu dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. BPKP Bengkulu berharap agar akuntabilitas keuangan atas program percepatan penurunan stunting ini tetap terjaga, melalui implementasi sistem pengendalian intern yang memadai.