Identifikasi permasalahan terkait obat publik, antara lain masih maraknya kekosongan  obat serta penggunaan obat yang tidak rasional, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi, dan sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal.

Untuk mengawal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi melakukan Evaluasi Tata Kelola Obat Publik di Kota Jambi. Ruang lingkup pengawasan mencakup regulasi, perencanaan, distribusi dan pemantauan obat sangat penting untuk menghindari risiko penyalahgunaan, pemalsuan, serta memastikan ketersediaan obat yang memadai di seluruh wilayah.