Tebing - Kota Tebing Tinggi menyelenggarakan acara sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Kegiatan tersebut berlangsung di aula balai kota pada Selasa, 16 November 2021. Peserta sosialisasi adalah OPD Kota Tebing Tinggi, perwakilan dari Kecamatan yang ada di Kota Tebing Tinggi, dan organisasi pemberdayaan masyarakat.

Turut hadir dalam acara Wali Kota Tebing Tinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan sekaligus membuka acara sosialisasi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Kwinhatmaka sebagai narasumber, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Rohmad Basuki, Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Inspektur Kota Tebing Tinggi yang diwakili oleh Sekretaris Inspektur, dan Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi.

Saat membuka acara sosialisasi Umar Zunaidi memberi penekanan kepada peserta bahwa acara yang diselenggarakan tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka dari itu seluruh peserta diharapkan dapat mengikutinya dengan serius agar memiliki pedoman untuk menyusun rencana anggaran yang lebih baik. Umar juga mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara karena telah bersedia hadir sebagai narasumber pada acara sosialisasi tersebut.

Setelah sosialisasi dibuka, acara dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Kwinhatmaka menyampaikan paparan tentang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kwin mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi secara tepat untuk dapat memberikan pertanggung jawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan sehingga tidak cukup hanya perencanaannya saja yang diawasi.

Pemerintah daerah juga harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif pada seluruh tahapan proses manajemen atau pengelolaan keuangan. Tahapan manajemen dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, terakhir monitoring dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut harus terus diawasi dengan optimal untuk mencapai good governance and clean government.

Kominfo BPKP Sumut