Lubuk Pakam - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 pada Jumat, 1 April 2022 di Aula Kantor Bupati Deli Serdang.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Wakil Bupati Deli Serdang H.M. Ali Yusuf Siregar. Dalam sambutannya Ali menyampaikan bahwa pengelolaan dana desa merupakan amanah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatakan kualitas hidup manusia serta pengurangan angka kemiskinan maka dari itu Ali berharap pengelolaan dapat dilakukan dengan lebih baik. Ali juga menyatakan selama ini BPKP telah membantu melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan dan diskusi panel dari beberapa narasumber diantaranya Anggota Komisi IX DPR RI H. Hidayatullah, SE, Kasi perencanaan dan anggaran pada Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kementerian Dalam Negeri Shandra, SP,M.Si melalui sambungan zoom, Kepala KPPN Tebing Tinggi Anonom Cony Fetti Sitinjak, S.Si, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Wasis Prabowo. Peserta yang hadir terdiri dari Camat dan Kepala Desa. Turut hadir secara langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Kwinhatmaka.

Hidayatullah dalam paparannya menyampaikan bahwa tujuan dari pengelolaan dana desa adalah kesejateraan masyarakat desa tersebut. Maka dari itu Hidayatullah menekankan bagi perangkat desa harus meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dana desa. “terkadang outputnya sudah oke tapi pelaporannya masih bermasalah, jika sudah demikian bapak/Ibu dapat berkomunikasi dengan tim dari BPKP” tutur Hidayatullah.

Selain itu, Wasis Prabowo dalam paparannya menyampaikan bahwa BUMDes dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan desa. Sisi pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan harus mampu mengontrol efektivitas pelaksanaan.”tentu saja hal tersebut dapat tercapai dengan kerjasama dari semua pihak salah satunya BPKP sebagai aparat internal pemerintah”

Kominfo BPKP Sumut