Jakarta (5/2/2024). “Menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait Transformasi Digital dan keterpaduan layanan digital pemerintah, beberapa langkah strategis telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia melalui percepatan implementasi SPBE Prioritas yang berlandaskan Arsitektur SPBE Nasional. Upaya tersebut sekaligus untuk menjawab tantangan keterpaduan layanan digital yang efektif melalui Single Sign On pada satu portal aplikasi dan pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat melalui layanan publik yang terintegrasi”. Demikian disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyono Tri Birowo pada acara Focus Group Discussion (FGD) Layanan Digital Terintegrasi di Lingkungan BPKP yang diselenggarakan di Novotel Jakarta Cikini pada tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2024. FGD diikuti 59 peserta yang terdiri dari Perwakilan Direktorat yang membidangi Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, Biro-Biro, Pusat-Pusat, dan Inspektorat. 

Lebih lanjut Cahyono menekankan bahwa BPKP juga dapat menginisiasi layanan digital pengawasan terintegrasi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta meningkatkan efektivitas belanja TIK di lingkungan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha melalui Arsitektur Pengawasan Intern. Penerapan Arsitektur SPBE, atau dalam dunia TI lebih dikenal sebagai Enterprise Architecture (EA), dilakukan dengan prinsip akuntabilitas melalui pelaksanaan reviu/evaluasi seluruh unsur SPBE serta dilakukannya audit internal pada aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.

Kegiatan FGD ini juga menghadirkan narasumber Wakil Koordinator Data dan Sistem, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat serta Koordinator Tata Kelola Sistem Informasi dan Pengetahuan dari Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. Dalam paparannya, Prakosa Grahayudiandono selaku Wakil Koordinator Data dan Sistem menekankan urgensi Satu Data Indonesia harus sejalan dengan SPBE melalui tata kelola data dan proses manajemen data yang baik. BPKP pastinya memiliki tantangan dalam proses pengelolaan dan pertukaran data dalam rangka integrasi layanan seperti bagaimana sinkronisasi data, kurangnya pemahaman tentang standar data dan metadata, serta anggapan bahwa tata kelola data mempersulit pengembangan aplikasi. Untuk itu, Bappenas bersedia melakukan pendampingan terkait proses manajemen data guna mewujudkan satu data tingkat BPKP dan single source of truth data. 

Selanjutnya, Asep Sukmayadi, Koordinator Tata Kelola Sistem Informasi dan Pengetahuan menekankan  pentingnya interoperabilitas data (keseragaman data: format, protokol, dan semantik) serta bagaimana mengubah format data yang beragam sumbernya menjadi data yang dapat digunakan dan diolah menjadi informasi yang handal.

Selain narasumber dari Kementerian, FGD kali ini juga menghadirkan narasumber praktisi TI sekaligus CEO IlmuKomputerCom Braindevs Sistema, Romi Satria Wahono. Romi menekankan kembali tentang kegagalan transformasi digital di lingkungan instansi pemerintah. Minimnya kompetensi SDM, tidak adanya konsolidasi visi, misi, tujuan dengan proses bisnis, inisiatif dan investasi TI tidak berangkat dari strategi bisnis, turnover karyawan tinggi, proses bisnis tidak standar, serta Service Level Agreement (SLA) tidak ter-simulasi dengan baik menjadi beberapa faktor kegagalan penerapan transformasi digital. Solusi utama dalam memecahkan faktor penyebab kegagalan transformasi digital tersebut adalah Tata Kelola TI yang baik melalui Enterprise Architecture (EA). Akan tetapi, penerapan EA tidaklah mudah, perlu peran seluruh unit kerja di lingkungan BPKP agar dukungan TIK terintegrasi (aplikasi, infrastruktur, dan keamanan) mampu memberikan dampak pada proses bisnis, dan memenuhi outcome yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKP, serta mewujudkan layanan digital yang terintegrasi di lingkungan BPKP. 

 

Redaktur: Alif

Foto: Nevita, Tiara

Editor: Sigit

Copyright Pusinfowas 2024