BPKP Bahas Isu Kewilayahan Tahun 2024 bersama Bappeda Provinsi Maluku Utara

      

TERNATE (25/03/2024) - Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara mengunjungi Kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara pada hari Kamis, 21 Maret 2024. Berlokasi di Kantor Gubernur, Koordinator Pengawasan Bidang APD Albertus Mugi Susanto, beserta tim disambut oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Utara Yasin Hayatudin, didampingi oleh beberapa kepala bidang dan staf. Kunjungan kali ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Maluku Utara untuk membahas beberapa topik, di antaranya Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, Pemetaan Isu Kewilayahan Sektor Kesehatan Tahun 2024, dan Pemetaan Isu Kewilayahan Sektor Pendidikan Tahun 2024.

Kegiatan dibuka oleh Yasin Hayatudin yang menyatakan kesiapannya dalam mendukung pengawasan isu-isu yang menjadi perhatian di daerah. Kemudian dilanjutkan oleh penyampaian maksud dan tujuan kedatangan tim BPKP oleh Albertus Mugi Susanto. Tim BPKP ingin mendapatkan informasi tentang peran dan metode Bappeda Provinsi Malut dalam menyelaraskan antara target kinerja pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya pada sektor pengentasan kemiskinan dan penanganan prevalensi stunting. Selain itu juga disampaikan terkait pentingnya penanganan isu kewilayahan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Karena dua sektor tersebut merupakan faktor yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan dan penanganan prevalensi stunting.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh PFA bidang APD Andiarta mengenai gambaran umum kondisi perencanaan dan penganggaran pada beberapa pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Pada pemaparannya, disampaikan permasalahan perencanaan dan penganggaran apa saja yang secara umum banyak terjadi di pemerintah kabupaten/kota. Kemudian dilanjutkan juga penyampaian rekomendasi dari tim BPKP yang dapat menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya terkait perencanaan dan penganggaran. Perwakilan BPKP mengharapkan sinergitas dengan pemerintah daerah terus ditingkatkan guna memenuhi amanat Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

(Kominfo BPKP Malut/Hasbi Arrohman)