Semarapura (13/4/22) - Tujuan dari reformasi diantaranya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), demikian pembicaraan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur dengan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dalam rangka kegiatan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Ruang Kerja Sekda Klungkung. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra, Korwas APD, Joko Sunaryanto dan tim bimtek APD.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, instansi pemerintah wajib melaporkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu instansi pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pengelolaan kinerja daerah secara professional dan terbuka.

Untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, Muhammad Masykur menyampaikan kepada Bupati Klungkung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Bali akan melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra menyambut baik atas kegiatan bimtek tersebut. Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 meraih predikat B untuk SAKIP dan RB dari Kementerian PAN dan RB.

Pada saat tersebut Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan tugas BPKP yakni melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah. “Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan salah satu implementasi dari strategi BPKP dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang diarahkan pada pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan daerah,” jelasnya.