Hal tersebut disampaikan oleh Kabidwas Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Tumpak Pasaribu dalam FGD (Focus Group Discussion) Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Aula gedung Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Selasa(19/7).

Focus Group Discussion ini diikuti oleh 108 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Lesty Nuraini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan staf, Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, unsur BPJS Divre III kantor Cabang BPJS, serta Tim Audit Kinerja JKN Perwakilan BPKP Sumsel.

Dalam sambutan sekaligus membuka acara FGD ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Iman Achmad Nugraha mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dalam hal penyerahan data selama Audit Kinerja JKN ini dilakukan oleh pihak BPKP, terutama pada Dinas Kesehatan yang di sampel audit kinerja JKN antara lain Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau.

Selain itu, Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa Program JKN Tahun 2015 ini bertujuan untuk menilai keberhasilan Kementrian Kesehatan dan Instansi terkait dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu peserta PBI, dan memberikan rekomendasi atas kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dan keeandalan laporan kegiatan dari pelaksanaan program JKN.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Lesty Nuraini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas asistensi dan bimbingan teknis yang telah dilakukan BPKP terhadap program JKN ini, sehigga program JKN ini dapat dibenahi secara berkesinambungan. Lesty Nuraini juga menyampaikan, dengan bekerjasama dengan BPKP, pihaknya telah mencatatkan seluruh Puskesmas sudah beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan yang tak kalah penting bahwa, seluruh Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Sumatera Selatan hampir seluruhnya menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dengan menerapkan PPK-BLUD, maka Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di wilayah Sumatera Selatan dapat berjalan mandiri seiring sejalan dengan penghasilannya masing-masing. “Jadi kami Dinas Kesehatan tidak lagi menunggu APBD untuk keperluan Pengadaan Barang dan Jasa, semuanya akan kami sesuaikan sendiri-sendiri”.Imbuh Lesty.

Acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel, yang dimoderatori  oleh Kabidwas Investigasi Posma Simanjuntak dengan Narasumber Kabidwas IPP Tumpak Pasaribu.

(Humas BPKP Sumsel)/am