Pada tanggal 5 – 8 September 2016 hadir di wilayah Sumatera Barat 2 Pengembang SIMDA dari BPKP Pusat (Jaya dan Adrian Puspa Wijaya) yang didampingi perwakilan Bank Dunia Alexander Bambang Setiaji dan dari Kemendagri Ditjen Bina Desa Aulia Perwira Hidayatullah dalam rangka memantau perkembangan Siskeudes sekaligus mencari masukan terkait hambatan dan kendala implementasi secara penuh. Pelaksanaan pemantauan didampingi oleh MV Chinggih Widanarto (Korwas Bidang APD) dan Helma Fatiza (Auditor Madya selaku ketua Satgas Desa di Perwakilan).

Kabupaten yang ditinjau adalah Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki 182 Nagari. Dilapangan diketahui bahwa di wilayah Pesisir Selatan sudah mengaplikasikan Siskeudes sampai dengan tahap penganggaran saja, untuk penatausahaan dan pelaporan masih menggunakan manual. Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar yang memiliki 75 nagari sebagian sudah melaksanakan sampai dengan penatausahaan.

Hasil pemantauan dilapangan pada 2 kabupaten tersebut pihak BPKP Pusat, Perwakilan Bank Dunia dan Kemendagri mendapat masukan untuk pengembangan SISKEUDES ke depannya. Hambatan dan kendala yang ada adalah proses pembuatan APBDes/APBNag yang terimbas dari penetapan APBD di Kabupten, sehingga penyusunannya menjadi terlambat menunggu pagu indikatif dari Kabupaten yang akhirnya berpengaruh terlambatnya terhadap pembuatan RKP Desa/Nagari dan RAB. Selain itu pemahaman dari Para Wali Nagari  yang masih perlu mendapatkan pengawasan intensif, mengingat penataausahaan sebagai pertanggungjawaban masih manual dan berpotensi terjadinya kesalahan administrasi bahkan fraud.

Sepulang tim pusat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Herman Hermawan langsung memerintahkan jajaran APD di Perwakilan BPKP Sumatera Barat untuk proaktif dan secara langsung terjun melakukan bimtek dan piloting implementasi SISKEUDES di beberapa Kabupaten/Kota yakni Kab.Kepulauan Mentawai, Kabupaten 50 kota, Kota Pariaman, dan Pasaman Barat. Hal ini dilakukan mengingat hasil pantauan Kepala Perwakilan, Kabupaten/Kota penerima Dana Desa belum secara aktif menggunakan SISKEUDES sebagai sarana pertanggungjawaban sebagaimana dikehendaki oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Permendes nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Kegemasan Herman Hermawan, bisa dimaklumi mengingat Sumatera Barat termasuk yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu tidak henti-hentinya Herman Hermawan selalu menanyakan kondisi implementasi penggunaan dana desa disetiap rapat maupun saat koordinasi dengan Gubernur maupun saat bertemu dengan para Kepala Daerah penerinama Dana Desa.

Bimtek dan piloting yang pertama di Kota Pariaman, dengan digawangi oleh Arief Karna (Auditor Pertama) dan Yoki Hardi Seputra (Auditor Penyelia) dengan Pengendali Teknis Helma Fatiza yang memiliki 55 Desa. Pelaksanaan dimulai dari tanggal 19 - 28 September 2016. Untuk Kota Pariaman langsung di pantau oleh Wakil Walikota Genius Umar, meskipun sibuk mengikuti proses E_Planning di Surabaya. Optimisme dan antusias ditunjukkan oleh peserta. Hal ini nampak ketika Kepala BPMD Lanefi, Bersama Korwas APD (MV. Chinggih Widanarto) yang didampingi Kabid Pemerintah Desa Yurnalis dan Kasubag Marwan serta dari DPPKAD Hendrianis menyaksikan inputing data real para operator SISKEUDES. Komitmen yang dibuat adalah mulai hari Senin tanggal 3 Oktober mereka akan membuat laporan yang ditujukan kepada BPMD Kota Pariaman dan ditembuskan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki 19 Nagari. Pelaksanaan Bimtek dan Piloting dilaksanakan oleh Mukhrizal, Salpinus Pardosi,  Gipson Guido Turnip, dan Isian Mahdalena Girsang  dengan Pengendali Teknis Rinaldi. Pelaksanaan dimulai dari tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016  bertempat di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Bimtek dan Piloting tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). Semangat peserta Bimtek cukup tinggi yang terlihat dari kehadiran peserta dari masing-masing Nagari diwakili oleh Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan Operator Komputer. Peserta yang terdiri dari Bendahara dan Operator Komputer dari 19 Nagari cukup antusias mendukung pelaksanaan Bimtek dan Piloting Implementasi Siskeudes. Selama pelaksanaan berlangsung didampingi oleh Kepala Bagian Perbendaharaan, Bapak Maibony, beserta panitia yang selalu hadir tepat waktu. Kendala yang ada di Pasaman Barat, adalah belum tuntasnya sosialisasi SISKEUDES secara intensif, selain itu peraturan Bupati yang dibuat masih mengacu kepada Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Komitmen serta semangat untuk melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada dan masih perlu diperhatikan dan juga peningkatan satgas dikabupaten agar perlu diperkuat kapabilitasnya.

Untuk Kabupaten 50 kota pelaksanaanBimtek ditujukan kepada 79 Nagaridiikuti oleh Sekretaris Nagari dan Bendahara Nagari. Pembukaan langsung dilakukan oleh Bupati Lima Puluh Kota Erfendi Arbi didampingi oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota Awaluddin. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan kepada perangkat nagari untuk mengikuti pelatihan ini dengan baik sehingga nantinya aplikasi dapat diterapkan dalam melakukan penatausahaan keuangan nagari. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan instansi internal pemerintah yang nantinya akan siap membantu pemerintahan nagari apabila ada permasalahan dalam penggunaan aplikasi tandas Bupati. Tim dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Trya Mustika Nurita Sari (auditor pertama), Yogi Hardika (Auditor Pertama), M Iqbal Fardian (Auditor pertama) dan Rindi Utami (Auditor Pelaksana).

Selama mengikuti bimbingan teknis, peserta sangat antusias dalam mengikuti setiap sesi pelatihan. Jumlah peserta yang melebihi perkiraan panitia pelaksana dan keterbatasan ruangan tidak menyurutkan semangat para peserta. Adapun Bimbingan Teknis di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 26 s.d. 28 September 2016. Hal yang perlu mendapat perbaikan di 50 Kota agar segera membentuk Satgas Siskeudes.

Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang memiliki 43 Desa yang tersebar di beberapa wilayah pulau, pelaksanaan Bimtek Aplikasi Siskeudes berlangsung mulai tanggal 27 September 2016. Selama pelaksanaan dipantau oleh Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Seminar Siritoitet. Dalam sambutannya, Seminar menyampaikan kepada peserta Bimtek yang merupakan Kepala Desa, serta Bendahara dan Sekretaris Desa di wilayah Kep. Mentawai untuk dapat mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa, karena kemudahan serta manfaat dari Aplikasi Siskeudes sudah dirasakan.

Bertindak sebagai narasumber Bimtek ini yaitu Pengendali Teknis Helma Fatiza (Auditor Madya), Aria Permana (Auditor Pertama) dan Anugerah Tri K (Auditor Pelaksana Lanjutan).

Bimtek berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh peserta dengan semangat. Wujud semangat dari peserta yakni antusiasnya peserta mengikuti Bimtek dari awal hingga akhir. Kehadiran peserta mencapai 70% dari yang direncanakan. Angka ini cukup baik, mengingat kondisi geografis Kab. Kep. Mentawai yang terbilang sulit, serta kondisi alam yang saat ini cukup ekstrim, sehingga beberapa desa, terutama yang terletak di pulau yang jauh dari Pulau Sipora sebagai, Ibukota Kabupaten, dimana Bimtek ini diselenggarakan, tidak dapat mengirimkan peserta bimteknya disebabkan badai sehingga transportasi kapal terganggu.

(Humas Sumbar - Yog)