Kegiatan yang diselenggarakan mulai tanggal 12 Juni 2012 bertempat di Gedung Dekranasda Bombana ini merupakan salah satu implementasi dari MoU yang sudah ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2012, dan telah dituangkan dalam Road Map Menuju WTP. Pada akhir sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa Pemkab Bombana masih punya waktu enam bulan untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah/barang milik daerah serta penanganan hasil audit BPK RI untuk menuju tertib administrasi. Pembenahan ini memerlukan komitmen dan konsistensi para pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.  

Sementara itu, Bupati Bombana, H. Tafdhil, SE MM, pada awal sambutannya memberikan ilustrasi bahwa suatu bank yang memiliki 300an cabang mampu menyajikan data secara akurat berkat penggunaan sistem informasi, sementara pemkab dengan 50an SKPD belum mampu menyajikan informasi secara akurat, cepat, dan terukur. Dalam lanjutan sambutannya, Bupati Bombana memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sultra dan Satgas SIMDA terkait pelaksanaan workshop dan pelatihan penatausahaan keuangan berbasis Simda. Di sela-sela sambutannya, Bupati Bombana melontarkan seloroh bahwa BPKP sekarang senyumnya penuh perdamaian. Bupati Bombana mengaku senang dengan workshop di Bombana mengingat bisa diikuti lebih banyak peserta dibandingkan jika mengikuti kegiatan serupa di luar provinsi dan berharap pelaksanaan pelatihan secara berkala.

Setelah penyematan tanda peserta pelatihan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Komitmen Tertib Administrasi oleh Kepala SKPD, yang secara simbolis diwakili oleh Kepala BPKAD Kabupaten Bombana dan Bupati Bombana. Pakta ini dimaksudkan sebagai pengukuhan komitmen para Pengguna Anggaran/Barang untuk menyelenggarakan tertib administrasi keuangan/barang milik daerah pada masing-masing SKPD. Penandatanganan Pakta secara simbolis dilakukan oleh Kepala BPKAD mewakili seluruh Kepala SKPD dan Bupati Bombana, disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Bombana dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.Humas Sultra NK