Kegiatan tersebut diisi dengan sharing pengalaman oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa Sekretaris Daerah maupun Inspektur Kabupaten/Kota seputar permasalahan-permasalahan maupun saran perbaikan terkait Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di daerah kabupaten/kota masing-masing.

Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam sharingnya menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan predikat WTP selama 7 kali berturut-turut. Untuk mempertahankan predikat tersebut, salah satu hal yang telah dilakukan adalah menerapkan e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan berbagai sistem informasi yang dapat meminimalisir kecurangan. Selain itu, setiap unit organisasi harus memiliki sistem pengendalian intern yang baik. Jika unit terkecil suatu organisasi sudah baik, maka keseluruhan organisasi pun akan menjadi baik.

Didik Krisdiyanto selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan moderator dalam acara tersebut, mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang dibangun tidak harus kaku, tetapi sesuai dengan kompleksitas ukuran organisasi, namun bisa berinovasi yang mengacu pada tujuan organisasi. Salah satu hal yang paling penting adalah membangun soft control, yaitu integritas dan etika, sehingga peraturan dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan implementasi SPIP. Implementasi SPIP yang baik pada level 3 diharapkan mampu mendeteksi, memitigasi, mencegah, mengatasi penyimpangan atau mampu menjada diri dari fraud dan  mengurangi dan meminimalisir tipikor yang terjadi.

Demikian juga Kapabilitas APIP pun perlu didorong ke level 3 agar mampu memberi nilai tambah, mampu memberi  early warning dan memberi rekomendasi yang solutif kepada pimpinan atas risiko yg ada. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan target RPJMN dapat segera tercapai, yaitu Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah dapat berada pada level 3.

(Humas BPKP Sulsel/apd)