Pendapat tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Umum BPKP, R. Bimo Gunung Abdulkadir pada saat didapuk menjadi influencer dalam kegiatan Library Cafe Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan Library Cafe ini bertempat di Ruang Pintar Mappasannang Ate, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Bimo menyampaikan dihadapan seluruh pegawai BPKP Sulbar dipandu oleh host Alam Azhari Amir. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Fauqi Achmad Kharir beserta pejabat struktural dan koordinator pengawasan, Kepala Bagian Pelaporan Keuangan BPKP Pusat Muslim Ridha Muthaher, Kepala Bagian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Reformasi Birokrasi BPKP, Meidina Sari, beserta beberapa anggota rombongan dari BPKP Pusat.

Selain membicarakan BMN, Bimo juga menyinggung kelemahan penataan kearsipan yang masuk dalam struktur organisasi di Biro Umum BPKP Pusat. Bimo menjelaskan, penataan kearsipan di BPKP termasuk kategori kurang, alih-alih sudah memadai. Kelemahan ini sangat riskan, karena bisa menjadi celah untuk mengkritisi atau mempertanyakan pengelolaan lainnya yang sudah baik. “Bagaimana kinerjanya bagus jika dokumentasi kearsipannya buruk?,” contoh Bimo.

Bimo, yang juga pernah mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tujuh tahun ini juga sempat berbagi pengalaman selama menjalankan peran di KPK. Menurut Bimo, tiga hal yang bisa dicontoh dari KPK meskipun implementasinya tidak sederhana antara lain adalah integritas, pengelolaan kinerja, dan budaya egalitarian. Integritas adalah concern utama KPK. Dalam hal kinerja, KPK menerapkan dengan baik konsep balance score card yang mampu menjabarkan kinerja organisasi ke dalam target-target individual mulai dari top manajemen para komisioner hingga pegawai level paling rendah. Demikian juga budaya egalitarian telah diterapkan di KPK di mana semua orang memiliki hak untuk mengatakan pendapat yang diyakini benar. Hal-hal inilah yang menurut Bimo pantas untuk dicontoh dari KPK. Bimo meyakini, kapasitas BPKP mampu melakukan hal-hal itu, karena sejak awal berdiri, dalam tubuh KPK, dialiri juga sumber daya dari BPKP. (humas BPKP Sulbar/saiful)