(Bandar Lampung–20/4) Bupati Lampung Selatan, DR. Zainudin Hasan, M.Hum., optimis dengan bantuan dari BPKP Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dapat memperoleh opini WTP dan menjadi Pemerintah Daerah terbaik se-Provinsi Lampung. Beliau juga berharap BPKP mampu membenahi implementasi SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Demikian sambutan Bupati Lampung Selatan dalam acara Percepatan Penerapan SPIP melalui Penilaian Risiko dalam Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Zainudin menegaskan dengan implementasi SPIP di jajarannya, diharapkan dapat mendeteksi dini terjadinya penyimpangan, khususnya tindak pidana korupsi. Selain itu, implementasi SPIP juga berperan penting dalam perolehan opini LKPD dari BPK RI serta sebagai syarat mutlak tercapainya visi misi Bupati yaitu mewujudkan Lampung Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Untuk itu, Zainudin menghimbau kepada seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar berkoordinasi dengan BPKP terkait implementasi SPIP di satuan kerjanya masing-masing.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sally Salamah, dalam sambutannya mengemukakan bahwa kerja sama yang telah dilakukan BPKP Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengenai pengelolaan Laporan Keuangan khususnya terkait SIMDA Keuangan dan BMD dapat mencapai hasil yang optimal sehingga diharapkan tahun 2016 LKPD Kabupaten Lampung Selatan dapat memperoleh opini WTP.

Sally Salamah menegaskan bahwa opini WTP tidak terlepas dari SPIP. Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP, Kabupaten Lampung Selatan masih berada di level 1 sedangkan target maturitas SPIP adalah level 3. Salah satu unsur yang menyebabkan rendahnya level maturitas SPIP yaitu Penilaian Risiko. Untuk itu, BPKP telah menyiapkan strategi percepatan penerapan SPIP melalui penilaian risiko untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain itu, Sally Salamah juga menekankan dalam penilaian Good Governance, indikator utamanya adalah opini Laporan Keuangan serta nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan menyatakan bahwa BPKP juga akan memaparkan bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan sehingga ke depan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan nilai “A”.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan implementasi SPIP oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), John Z Nasaputra, dengan moderator Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Hieronymus Saktyo Pranggono. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Lampung Selatan, para Asisten dan Staf Ahli, seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Direktur Utama RSUD dr. Bob Bazar, Direktur Utama PDAM Tirta Jasa serta seluruh Pejabat Struktural dan Koordinator Pengawasan di Lingkungan BPKP Provinsi Lampung.

Humas Lampung/Alif