Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi Pengelolaan Dana Desa dibuka resmi oleh Sekretaris Bapermasdes Kabupaten Semarang Mindarto. Peserta FGD sebanyak 50 orang terdiri dari Staf Inspektorat Kabupaten Semarang, Staf Bapermasdes,  para camat , para kepala desa  dan para Ketua Paguyuban Desa di Wilayah Kabupaten Semarang. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi – 2 Perwakilan BPKP Jateng Panut. Moderator  adalah Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Jateng Edy Pramono.

Mindarto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP yang telah memilih Kabupaten Semarang sebagai tempat untuk dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Masyarakat Pembelajaran Anti Korupsi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 untuk yang kedua kalinya, dan ini merupakan kebangaan tersendiri bagi kami khususnya, masyarakat  Kabupaten Semarang.

Ditambahkan oleh Mindarto bahwa kegiatan Focus Group Discussion Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi ini sangat mendukung dan sejalan dengan program pemerintah saat ini yaitu Nawa Cita, diantaranya adalah menciptakan pemerintah yang baik dan bersih, serta demokratis serta membangun Indonesia dari daerah pinggiran/desa. Dan sebagai wujud nyatanya adalah UU No. 16 tahun 2014  terkait dengan dana desa, dan sudah diimplementasikan mulai tahun 2015. Hal ini perlu dipertahankaan untuk Kabupaen Semarang yang telah menggunakannya dengan baik dan sesuai aturan yang ada.

Mindarto juga menegaskan bahwa Kabupaten Semarang sangat berkomitmen untuk mengawal pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, sehingga akan terhindar dari berbagai penyimpangan yang terjadi. Terkait dengan banyaknya korupsi yang terjadi di negara kita, ini adalah didasari pada niat dan kesempatan yang ada pada diri kita masing-masing dan keduanya sangat mendukung satu dengan lainnya.

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi – 2 Perwakilan BPKP Jateng Panut menyoroti beberapa pemberitaan di media massa yang akhir-akhir ini sedang ramai diberitakan, terkait dengan korupsi bagi para pejabat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri juga banyak sekali para pejabat yang sedang berurusan dengan KPK, terkait dengan Operasi Tangkap Tangan.

Ditambahkan oleh Panut bahwa terkait dengan pengelolaan dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, ini harus dikelola dengan baik, agar bisa menghasilkan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Masih ada beberapa desa di Provinsi Jawa Tengah yang dalam laporan pengelolaan keuangan dana desa belum transparan dan akuntabel, sehingga masih ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, dan  tidak sesuai dengan aturan yang ada.

(Tim Humas BPKP Jateng/Din)