Dalam rangka menjalin kerja sama terkait Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) serta adanya opini WDP dari BPK RI, Komando Daerah Militier (Kodam) III Siliwangi mengadakan kerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Acara penandatangan Nota Kesepahaman kedua belah pihak digelar Rabu 26 April 2017 bertempat di Ruang R.A. Kosasih Kodam III Siliwangi tepatnya di jalan Aceh No. 69 – Bandung.

Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi Mayor Jenderal TNI M. Herindra bertindak untuk dan atas nama Kodam III Siliwangi, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Deni Suardini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran TNI yang meliputi Kasdam, Irdam, Asrendam, para Asisten Kasdam, para Danrem, para Perwira Staf Ahli, Komandan/Kepala Badan Pelaksana di lingkungan Kodam III Siliwangi. Sementara dari BPKP turut mendampingi Kepala Perwakilan antara lain Kepala Bagian Tata Usaha Yuler Bastian, Korwas Bidang IPP II Albertus Yudha Porwadi, Korwas Bidang APD I Buyung Wiromo Samudro, Korwas Bidang AN II Agus Sobarna dan Kepala Sub Bagian Keuangan Totok Adrianto.

Usai penandatanganan naskah kerja sama Pangdam menyampaikan kepada jajarannya bahwa dengan adanya kerjasama ini jangan sungkan-sungkan meminta pendampingan sesuai surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini disambut dengan tangan terbuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, serta memberikan peluang untuk secara langsung dapat menghubungi jika diperlukan.

(Humas Jabar/SR/DK)