Kegiatan webinar ini turut menghadirkan beberapa narasumber yaitu Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Dirjen PDP Kemendesa PDTT Sugito, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, dan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Kementerian Dalam Negeri Edy Suharmanto. Adapun kegiatan ini diikuti oleh Bupati dan Walikota, Sekda Kabupaten/Kota, Kadinkes Kabupaten/Kota, Dandim, dan Kapolres di seluruh wilayah Jawa dan Bali. 

Pada kesempatan ini Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto memaparkan terkait Kolaborasi Pengawasan dan Pengawalan Akuntabilitas dalam Penanganan Pandemi Covid-19. BPKP dalam situasi pandemi ini turut melakukan pengawalan tata kelola dan akuntabilitas. “Dari sudut pandang kami pengawasan intern BPKP dan APIP tentu perlu mengawal akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana ini, namun, pengawalan ataupun pengawasan yang kami lakukan tidak boleh mengganggu kecepatan penanganan kedaruratan”, tutur Iwan Taufiq. Kemudian, disampaikan bahwa kolaborasi antar lembaga dalam kedaruratan pandemi ini sangat penting karena kita mengutamakan pencegahan kebocoran uang negara. Kemudian, untuk mengawal akuntabilitas dalam masa kedaruratan ini, sinergi dan kolaborasi antara APIP, BPK, dan APH harus dilakukan sejak awal dan tidak saling tunggu. “Dan kolaborasi tersebut harus dioptimalkan untuk menguatkan peran satu sama lain dalam melindungi uang negara”, imbuhnya. BPKP beserta APIP daerah akan melakukan monitoring atas progress pelaksanaan program pemulihan ekonomi di daerah, mengidentifikasi hambatan beserta solusinya, serta hal yang berkaitan dengan ketepatan, sasaran, dan jumlah serta hasil akan menjadi fokus pengawasan BPKP dan APIP di daerah. Terakhir, Ia menyampaikan bahwa BPKP siap berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pengawasan intern. (Humas D2-FR/RC)