Dalam sambutannya, Bram Brahmana, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, menyampaikan dukungannya dalam hal persiapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas keuangan di lingkungan RSUD M Yunus Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, Bram mengharapkan prinsip-prinsip keuangan yang baik dan kedisiplinan mengelola data akuntansi dapat ditingkatkan di lingkungan RSUD M. Yunus Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut juga, Bram menyampaikan bahwa pada tahun 2017 terdapat dua kabupaten dengan Puskesmas yang akan menerapkan PPK BLUD yaitu Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Gerakan ini tentunya akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan, karena BLUD diharapkan lebih fleksibel dan lebih cepat.

Bonardo Pangaribuan selaku narasumber mengatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib menyusun laporan keuangan dalam dua versi, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan SKPD/Pemda, hal ini dikarenakan aset BLUD merupakan kekayaan Pemda yang tidak terpisahkan. Permasalahan di lapangan yang selama ini muncul dan menjadi temuan pemeriksa eksternal, antara lain karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara kedua standar tersebut (SAK dan SAP) dan kurangnya kemampuan teknis pegawai terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan, khususnya laporan keuangan BLUD.

Akar permasalahan tersebut harus segera diatasi agar tidak berulang-ulang terjadi, sebab ketidakmampuan BLUD dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK akan berdampak pada ketidakmampuan BLUD dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA), penyusunan laporan kinerja, pengukuran kinerja keuangan, penghitungan unit cost untuk kebijakan tarif dan pengukuran efisiensi, serta pembuatan keputusan manajemen BLUD berdasarkan informasi keuangan yang memadai.

Seluruh peserta yang hadir mengikuti dengan tekun serta memberikan respon yang dinamis khususnya menyangkut metode pengakuan dan pengukuran pendapatan, asset dan biaya serta memohon solusi mengatasi permasalahan menumpuknya dokumen akuntansi untuk diposting karena berbagai keterbatasan serta lamanya waktu tunda verifikasi klaim tagihan BPJS. Pada kesempatan tersebut narasumber menyarankan agar dibangun SIMRS yang dilengkapi dengan subsistem akuntansi yang lengkap dan dilakukan pelatihan yang intensif bagi pegawai yang terkait pada proses pembukuan dan akuntansi. Workshop yang berakhir pada pukul 14.30 WIB ini juga diisi oleh narasumber Elfrida Nainggolan.