Pembukaan diklat SPIP, juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto, Kepala Bidang APD Abdul Samid, serta para Kepala SKPD Kota Denpasar, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dari seluruh SKPD Kota Denpasar. Diklat akan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 11 s.d. 5 Nopember 2013 dengan narasumber dari Pusdiklatwas BPKP.

Dalam sambutan Walikota juga dikatakan bahwa isu aktual yang menjadi perdebatan berupa maraknya kasus penyimpangan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara/daerah yang mengarah pada tindakan korupsi, memunculkan berbagai opini publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mengelola keuangan. Kecenderungan tersebut terjadi akibat komplikasi kualitas kompetensi aparatur dalam mengelola sumber daya, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta lemahnya pengendalian intern.

Selanjutnya Walikota mengatakan bahwa melalui pelaksanaan diklat ini diharapkan agar masing-masing SKPD sedini mungkin dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan terkendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya. “Dengan upaya ini setidaknya akan memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kepercayaan publik”, tegas Walikota Denpasar.

Pada kesempatan tersebut Walikota Denpasar mengatakan bahwa pengendalian dalam arti luas merupakan upaya preventif yang mencakup pengelolaan risiko dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Sedangkan dalam konteks pribadi PNS, pengendalian adalah menumbuhkan integritas diri yang baik, melaksanakan tugas dengan dilandasi oleh etika sesuai aturan yang berlaku. Integritas dan etika adalah kebutuhan guna menciptakan budaya kerja yang unggul dalam tata kelola pemerintahan, bukan sebagai sebuah keterpaksaan. “Pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar tidak berhenti hanya sampai disana, tetapi upaya perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan seiring dengan proses penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri”, demikian tegas Walikota.

Acara pembukaan ditutup dengan pengalungan tanda peserta oleh Kepala BKD dan Diklat Kota Denpasar disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan dilanjutkan dengan doa bersama.

Seketariat Humas Bali