Senin, 19 Desember 2016, Komisi XI DPR-RI yang dipimpin oleh wakil ketua komisi, Ir. H. Soepriyatno (F.Gerindra), melakukan kujungan kerja (kunker) ke beberapa kementerian dan lembaga di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bertempat di aula Kanwil Dirjen Perbendaharaan Pangkalpinang, acara kunjungan kerja ini disamping dihadiri oleh Kanwil Perbendaharaan, Bea dan Cukai, Kekayaan Negara dan Lelang, juga mengundang BPKP dan BPK.

Dalam kesempatan ini, Komisi XI DPR-RI ingin mendengarkan penjelasan dari masing-masing pimpinan unit terkait dengan pengelolaan target dan penerimaan Negara, penganggaran, sarana dan prasarana, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan didaerah, dan strategi pengawasannya.

Disamping itu komisi XI ingin mendapatkan informasi mengenai saran dan harapan masing-masing unit untuk dapat meningkatkan kinerja kedepan.

Kepala Kanwil DJP Sumsel-Babel, M. Ismiransyah M. Zain memaparkan target dan realisasi penerimaan pajak, pengawasan terhadap aparat pajak dengan langkah-langkah yang ditempuh. Sedangkan Kakanwil DJBC Sumbangsel, M. Aflah Farobi, menyampaikan SDM, komoditi ekspor dan impor, target bea masuk dan bea keluar, pengawasan, penyerapan APBN yang menurun, serta kendala pencapaian target. Dilanjutkan pemaparan Kakanwil DJKNL Sumsel-Jambi-Babel, Anugrah Komara, mengenai jumlah kekayaan negara dan barang milik negara di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Menanggapi penjelasan tersebut wakil ketua komisi XI, berpendapat bahwa sudah waktunya untuk Provinsi Kepaualan Bangka Belitung menggali potensi penerimaan bukan hanya dari sektor pertambangan timah saja karena tidak dapat diperbaharui, melainkan mengoptimalkan penerimaan berkaitan dengan dijadikannya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai 10 destinasi wisata.

Dalam kesempatan selanjutnya anggota Komisi XI DPR-RI lainnya yang hadir, antara lain Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., Ir. G. Michael Jeno, M.M., dan H. Mukhamad Misbakhun, S.E. secara antusias berturut-turut meminta penjelasan dari Kepala perwakilan BPKP terkait dengan pengelolaan keuangan Negara di daerah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Raden Suhartono, menyampaikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan pembinaan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, BLUD, dan BUMD.

Dalam Laporan Keuangan tahun 2015 tidak/belum ada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memperoleh opini WTP, seluruhnya ber opini WDP. Kepala Perwakilan BPKP didukung oleh Kepala perwakilan BPK Babel, menyampaikan beberapa penyebabnya diantaranya adalah masih lemahnya komitmen daerah dan permasalahan aset. BPKP sendiri telah mendorong penggunaan aplikasi SIMDA dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan aplikasi SIMDA BMD dalam mengelola asset yang selama ini jadi masalah.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP, bahwa dari 8 pemda di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam tahun 2016 telah terdapat 4 Pemda (50%) yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan BPKP dan 7 Pemda (87%) menggunakan SIMDA BMD untuk pengelolaan asset.

Kepala perwakilan juga menjelaskan bahwa secara nasional, dari 541 pemda yang ada di Indonesia, yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan mencapai 425 pemda dan jumlah pemda yang menggunakan aplikasi SIMDA BMD sebanyak 347 pemda, dimana 90% diantaranya dapat memperoleh opini WTP.

Komisi XI menaruh perhatian besar terhadap keberhasilan penerapan aplikasi SIMDA untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara oleh Pemda.

Memanfaatkan moment pertemuan ini Kepala perwakilan BPKP menyampaikan keinginan untuk dapat membangun Gedung Kantor yang baru, yang lebih representative untuk menunjang kinerja. H. Mukhamad Misbakhun, S.E anggota komisi XI dari Fraksi Golkar menyambut baik aspirasi ini.

Pertemuan diakhiri dengan pemaparan dari BPK Perwakilan Babel yang diwakili Kepala Sub Auditorat BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Harwinoko, yang juga menyampaikan apresiasi atas baiknya koordinasi antara Kementerian Keuangan, BPKP dan BPK diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung tercapainya opini WTP.

Atas seluruh hasil pertemuan kunjungan kerja komisi XI ini Ir. H. Soepriyatno selaku Wakil Ketua Tim Komisi XI DPR-RI berterima kasih dan berjanji akan menyampaikan masukan dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Bangka Belitung ini kepada pemerintahan pusat terkait, untuk menjadi perhatian dan solusi.