Acara tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Komitmen Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan melakukan penyempurnaan di segala bidang, salah satunya dalam hal Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Acara diikuti oleh sebanyak 200 orang yang terdiri dari Kepala Dinas/Badan tiap OPD termasuk Kepala Sub Bagian yang membawahi bidang perencanaan dan Operatornya, Wakil dari tiap Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Deputi Kepala BPKP, Gatot Darmasto, dalam paparannya menyebutkan bahwa APIP dan SPIP merupakan pilar pemerintahan dalam rangka mencapai Good Governance dan Clean Government. Perkembangan terkini, permasalahan korupsi sudah terjadi pada tahap perencanaan bahkan pada tahap perumusan kebijakan. Dalam hal ini pengimplementasian SIMDA Perencanaan merupakan salah satu tools untuk mencapai akuntabilitas yang baik.

Penerapaan SPIP dan Pengawalan oleh APIP pada tiap tahap dalam pengelolaan keuangan (Three Lines of Deffense) merupakan konsep dimana line pertama adalah Pemerintah Daerah, line kedua adalah SPIP dan line ketiga adalah APIP yang mendorong tercapainya Wilayah Tertib Administrasi (WTA), target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

 

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, dalam sambutannya menyampaikan komitmennya dalam pemenuhan permintaan Presiden terkait percepatan Proyek Strategis Nasional, dengan mendukung percepatan peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke level 3, khususnya bagi pemerintah Provinsi sendiri.

 

Dengan adanya kegiatan kick off implementasi SIMDA Perencanaan ini, ditargetkan Pemerintah Provinsi dapat mengaplikasikan SIMDA perencanaan pada Tahun 2019 secara utuh untuk Tahun Anggaran 2020.