Dalam sambutannya, Walikota Padang Panjang menggarisbawahi pentingnya salah satu sub-unsur sistem pengendalian intern yaitu dokumentasi. Dengan mengambil contoh praktis dari bidang medis dengan jelas digambarkan bahwa dokumentasi yang baik dapat memperjelas akuntabilitas dari tenaga medis. Bila dokumentasi tidak dilakukan dengan baik, dalam hal ini dicontohkan dengan Catatan Medis, maka bila terjadi suatu kejadian tenaga medis yang bersangkutan dapat dituduh melakukan Malpraktek yang dapat berujung kepada tuntutan pidana.

Materi pelatihan sendiri pertama-tama dibawakan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Agus Setianto, Ak yang pada kesempatan tersebut secara ringkas dan padat memberikan gambaran umum SPIP. Yang menarik adalah cukup dinamisnya forum tanya jawab yang dibuka oleh Kaper Sumbar terbukti dari cukup banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta pelatihan. Lebih menarik lagi karena ternyata pertanyaan mengenai unsur “Penilaian Risiko” pun sudah diajukan oleh para peserta. Materi pelengkap dari Gambaran Umum selanjutnya disampaikan oleh Buyung W. Samudro, Kepala Bidang APD, yang bertindak selaku narasumber kedua.

Acara pelatihan ini akan berlangsung sampai dengan hari Jum’at tanggal 25 Februari 2011 dengan menyajikan materi-materi lengkap mengenai SPIP oleh narasumber-narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Ditargetkan 30 peserta pelatihan kali ini akan dapat menjadi “Pionir” atau agen-agen perubahan bagi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Padang Panjang, kota pendidikan yang juga terkenal dengan gebrakan anti iklan rokok serta larangan merokok di tempat umum ini.