Dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong pembangunan nasional dan mendukung aktivitas perekonomian. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda pada darat, kereta api, laut, serta udara.

 

BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkomitmen untuk mengawal akuntabilitas program dengan melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Hal tersebut tertuang pada Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2023 dengan topik Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Evaluasi atas Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran program pembangunan infrastruktur pelabuhan, kondisi tata kelola dan permasalahannya, serta menilai pemanfaatan pembangunan infrastruktur pelabuhan dalam rangka memberikan rekomendasi strategis.

 

(Kominfo BPKP Sultra/Tim IPP)