Berdayakan BPKP untuk menyelesaikan temuan BPK

 
Demikian antara lain dikatakan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) OPR, Yahya Secawirya (Fraksi Partai Demokrat) yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu, 30 Maret 2011 .

BAKN adalah badan baru yang dibentuk DPR dalam rangka melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Daerah dan mendorong tindak lanjut atas temuan BPK. Acara dilangsungkan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Rabu malam dari jam 19.30 s.d 23.00 WITA dan dihadiri Muspida, para Kepala SKPO, Kepala Perwakilan BPK dan Kepala Perwakilan BPKP, disamping Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, selaku tuan rumah.

Acara dibuka oleh Ketua BAKN, Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra) yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi BAKN yang dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dari tuan rumah, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo,' serta penyampaian atas tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK oleh Sekretaris Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muallim ... dan selanjutnya tanya jawab dari BAKN kepada pihak Pemda. Selanjutnya, Kepal.a Perwakilan BPK dimintai pendapatnya atas tindak lanjut yang telah disampaikan.

Kepala Perwakilan BPKP Sulsel , Wawan Ridwan yang dimintai pendapatnya tentang temuan BPK menyangkut Laporan Keuangan Provinsi Sulsel tahun 2009 menyampaikan bahwa masalah Aset Tetap merupakan permasalahan umum yang ditemukan BPK dan memengaruhi opini BPK sehingga tidak dapat mencapai opini terbaik, yaitu WTP. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, BPKP dapat berperan mengatasi permasalahan aset tetap tersebut, namun itu tergantung dari Pemda yang bersangkutan, mengingat permasalahan aset sudah merupakan wilayah publik yang bisa juga dimasuki oleh konsultan maupun akademisi.

Oleh karena itu, Wawan Ridwan menyambut positif permintaan Gubernur Sulsel yang meminta BPKP untuk membantu mengatasi permasalahan aset tetap pada Pemprov Sulsel, dan menyampaikan bahwa tim sedang memetakan permasalahan dan selanjutnya akan menyampaikan action plan untuk mengatasi masalah aset tetap tersebut. Acara yang dipandu oleh Gubernur Sulsel ini berlangsung hangat dan sangat terbuka ini mendapat apresiasi dari Gubernur Sulsel.

Pada akhir acara, Gubernur mengharapkan bahwa BAKN dapat memberikan solusi bagi temuan-temuan BPK yang sudah lama dan berlarut-Iarut dengan memutihkan temuan-temuan tersebut sesuai kewenangannya.

Sebelumnya, mendahului acara di Rumah Jabatan Gubernur tersebut, diadakan pertemuan segitiga antara BAKN DPR, Perwakilan BPK Sulawesi Selatan dan Perwakilan BPKP Sulsel yang membahas permasalahan hasil audit BPK dari perspektif auditornya dan Aparat Pengawasan Intern.

Kunjungan BAKN DPR yang berjumlah 9 orang tersebut dilanjutkan dengan acara yang sama di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar.