Mamuju (20/7/22) – Pentingnya pelaksanaan anggaran, BPKP Sulbar mengikuti acara IKPA Award Semester I dan Sharing Session Strategi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat secara luring maupun daring pada hari Rabu, 20 Juli 2022 mulai pukul 10.00 Wita sampai dengan selesai melalui tautan zoom, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Sharing session ini digelar dengan menggandeng seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker dari instansi vertikal di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat M. Syaibani, mengatakan bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, sangat penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga, yang salah satunya dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).  Selain itu Syaibani juga menyampaikan pesan dari Menteri Keuangan RI agar setiap satker secara konsistenmelakukan reviu dan perbaikan perencanaan kegiatan, mempercepat pelaksanaan program/ kegiatan/ proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, meningkatkan kualitas belanja melalui efektivitas dan efisiensi belanja yang berfokus pada prinsip value for money, meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal dan eksternal, tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam setiap langkah pengelolaan anggaran.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat bermitra dengan 240 Satker pemilik DIPA dari APBN, mewujudkan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran kepada Satker mitra kerja dengan memberikan apresiasi kepada satker-satker dengan capaian IKPA terbaik melalui penghargaan IKPA Award Semester I Tahun Anggaran (TA) 2022, ujarnya.

IKPA Award Semester I TA 2022 terdiri dari 3 (tiga) kategori, meliputi: satker terbaik dari 6 kementerian negara/lembaga dengan pagu besar; satker terbaik dari Konversi Bobot Besar dengan konversi bobot penilaian IKPA 90 - 100, termasuk mengelola belanja kontraktual dan penyelesaian tagihannya; dan satker terbaik dari Konversi Bobot Kecil dengan konversi bobot penilaian IKPA < 90, dan tidak memiliki/mengelola belanja kontraktual dan penyelesaian tagihannya.

Untuk materi sharing session diisi oleh 2 narasumber yang berasal dari Itwasda Polda Sulbar dan Rutan Majene. Kedua narasumber menekankan strategi pelaksanaan anggaran dilakukan dengan penuh kejujuran, konsisten dengan rencana penarikan dana, tegas dalam penerapan sanksi, perlu adanya dukungan pimpinan, bila ada perubahan segera lakukan perubahan pada lampiran III DIPA, dan koordinasi internal secara rutin.

Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi, Komandan Korem, Danlanal, dan Kepala Satker di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, serta unsur Forkopimda.