Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

09.419 - Pedoman Survei Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sebagaimana disebutkan pada  Pasal 2 PP 60 Tahun 2008, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam PP. Untuk menerapkan SPIP dimaksud, instansi pemerintah akan  melewati beberapa tahapan implementasi, yaitu: pemahaman (knowing), pemetaan (mapping), pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi dan implementasi (forming), serta pengembangan berkelanjutan (performing).

Tahapan pemahaman dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan serta pelatihan, sedangkan tahapan pemetaan dapat dilakukan melalui survei dan diagnostic assessment (DA). Pemetaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi penerapan sistem pengendalian intern instansi pemerintah secara garis besar dan secara menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan SPIP, peran BPKP sebagai pembina, membantu instansi pemerintah mempercepat penerapan SPIP termasuk membantu melaksanakan survei ini. Pelaksanaan survei ini dilakukan oleh Satgas PP SPIP Pusat dibantu unit-unit kerja BPKP, baik di pusat maupun perwakilan.

Agar diperoleh kesamaan langkah dan kualitas survei yang dilakukan oleh Satgas PP SPIP Pusat dan unit kerja BPKP yang tersebar tersebut, diperlukan suatu pedoman survei. Pedoman ini menguraikan tentang prosedur dan metodologi dalam melakukan survei kondisi penerapan SPIP di suatu instansi pemerintah. Tim survei diharapkan menjadikan pedoman ini sebagai pegangan dalam melakukan survei SPIP untuk mendapatkan gambaran awal kondisi SPIP di suatu instansi pemerintah yang akan dilakukan pembinaan lebih lanjut.

Pedoman ini menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner pengendalian intern yang diterbitkan oleh Department of Interior dengan memperhatikan Daftar Uji SPIP menurut PP 60 Tahun 2008. Pedoman survei kondisi SPIP ini bersifat fleksibel yang setiap waktu dapat disempurnakan atau diperbarui sesuai dengan perkembangan SPIP.

 

 


Share