Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

15.130 - Implementasi Pengawasan Lintas Sektoral

Pengawasan lintas sektoral oleh BPKP atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) sudah mulai dilakukan tahun 2014.  Dalam pelaksanaannya, sampai dengan tahun 2015 kebijakan pengawasan BPKP belum secara tegas memuat koordinasi dan sinergi pengawasan terhadap program lintas sektoral baik di internal maupun eksternal BPKP. Sedangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 192/2014 maupun Instruksi Presiden RI Nomor 9/2014 telah secara tegas memuat mengenai koordinasi dan sinergi dalam konteks pengawasan oleh BPKP.

Selain itu manajemen pengawasan program lintas sektoral belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring tindak lanjut.

Di internal BPKP, koordinasi perencanaan pengawasan lintas sektoral seyogyanya melibatkan unit kerja  kedeputian dan unit lain di luar kedeputian. Keterlibatan Biro Perencanaan Pengawasan dalam Pengawasan lintas sektoral sebagai koordinator perencanaan perlu diperkuat peran dan kewenangannya. Sedangkan Biro Keuangan  mengoordinasikan alokasi anggaran biaya pengawasan lintas sektoral, dan  untuk ketersediaan database program yang diawasi yang selalu update setiap saat, sebaiknya dihimpun dan dikelola oleh Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas).

Selain itu agar koordinasi dan sinergi berjalan efektif, diperlukan koordinator yang dapat mengkoordinasikan pengawasan lintas sektoral tidak saja untuk keperluan internal BPKP, juga diperlukan koordinator yang dapat langsung berkoordinasi dengan pihak eksternal BPKP dalam hal ini kementerian negara yang ditugasi mengkoordinasikan urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta aturan pelaksanaan terkait UU tersebut.

Implementasi pelaksanaan pengawasan lintas sektoral masih menghadapi kendala, baik dari internal maupun eksternal BPKP, yaitu antara lain:

  1. Belum adanya prioritas pada kegiatan lintas sektoral, dan masih berorientasi pada pencapaian tugas-tugas  sektoral;
  2. Kedeputian terkait telah membuat pedoman sesuai dengan tema program yang diawasi, yang secara umum telah memuat pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan, namun dalam realisasinya pelaksanaan pengawasan masih dilaksanakan secara sektoral;
  3. Koordinasi pengawasan program lintas sektoral belum sepenuhnya berjalan dengan baik;
  4. Belum adanya sosialisasi/informasi dari pusat mengenai program lintas sektoral yang akan diawasi, misalnya mengenai target nasional dan target daerah yang akan dicapai;
  5. Belum tersedianya database mengenai program lintas sektoral yang diawasi;
  6. Proses perencanaan dan penganggaran belum dilakukan secara sinkron ;
  7. Penanggung jawab program yang bersifat lintas sektoral pada tingkat nasional belum ada, selain itu pelaksanaan program di tingkat daerah belum sinkron dan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga masih terjadi tumpang tindih antara APBD dengan APBN.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap program lintas sektoral,  disarankan agar:

  1. Perlu dibuat kebijakan pengawasan lintas sektoral atas program prioritas pembangunan nasional yang antara lain memuat  mekanisme koordinasi dan sinergi dalam meningkatkan efektivitas “manajemen pengawasan lintas sektoral”, sebagai penjabaran fungsi BPKP sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 192 tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 tahun 2014.
  2. Kebijakan tersebut dipergunakan sebagai dasar penyusunan pedoman dalam pengawasan lintas sektoral terhadap berbagai program strategis pembangunan nasional.
  3. Dalam rangka merumuskan kebijakan pengawasan lintas sektoral tersebut, perlu dibentuk Tim Perumus Kebijakan Pengawasan Lintas sektoral oleh Kepala BPKP dengan personil lintas unit kerja eselon I (Sekretariat Utama dan Kedeputian).
  4. Melakukan koordinasi dan sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan RB berkenaan dengan kebijakan pengawasan yang dibuat dalam upaya menghindari tumpang tindih atau kekosongan kebijakan pengawasan lintas sektoral

Share