Selasa, 26 oktober 2021 Kepala Perwakilan BPKP NTT menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan korupsi terintegrasi pada Polda , Kejati, KPK, dan Polda. Pertemuan yang di gelar di kantor Kepolisian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihariri oleh Kapolda NTT Irjen Lotharia Latief , Kajati NTT Dr. Yulianto, Wakil ketua KPK Lili Pintauli, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan Wibisono. Kegiatan berlangsung secara khidmat dan lancar, serta disambut antusias oleh para peserta. Rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi ini juga diikuti oleh seluruh jajaran Polres se-Nusa Tenggara Timur secara daring.

Kegiatan ini dilaksanakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan agenda Pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Lili menjelaskan bahwa Kerjasama yang terjalin antara KPK dan BPKP terkait dengan koordinasi dan supervise pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah. Ruang lingkup perjanjian tersebut diantaranya adalah implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pembangunan berbasis elektronik, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah.

Kepala Perwakilan BPKP NTT menyampaikan bahwa strategi pemberantasan korupsi BPKP NTT tahun 2020-2021 meliputi Srategi Represif (litigasi APH) , Strategi Preventif, Strategi Edukatif, Strategi Represif untuk Korektif dan Preventif. “Dalam hal Strategi Edukatif  kedepannya BPKP NTT akan mengembangkan kegiatan Coaching Clinics Keinvestigasian di Inspektorat Daerah di NTT” Sofyan Antonius Kepala Perwakilan BPKP NTT. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini nantinya akan menghasilkan sebuah Berita Acara Kesepakatan bersama antara Polda NTT, Kejati NTT, KPK, dan BPKP sebagai bahan Evaluasi kedepannya.

Humas BPKP NTT - AT