Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

PEMDA DI KALTENG IKAT KERJASAMA DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Rapor kinerja keuangan seluruh pemda di Kalteng hampir merata merahnya.  Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, mewakili pemda yang ada di Kalteng,  mengharapkan BPKP dapat membantu Pemda di wilayahnya. Maka, seluruh Pemda di Kalimantan Tengah pun berkumpul di Palangkaraya, mengikat kerjasama dalam bentuk MoU dengan BPKP.

Sertijab Kepala Perwakilan Kalimantan Selatan : Apabila ada Grey Area, Konsultasikan ke BPKP

Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan diwarnai harapan Gubernur Kalsel, antara lain agar BPKP dapat senantiasa mengklarifikasikan grey area pada ranah kebijakan publik.

Pegawai BPKP Diperbantukan Pada Pemkab Hulu Sungai Tengah

 "Kehadiran Tenaga Profesional dari BPKP sudah lama dinantikan untuk membantu perbaikan kinerja laporan keuangan", hal ini diungkapkan oleh H. Harun Nurasid disela-sela acara pelantikan dan pengambil sumpah jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten HST (Hulu Sungai Tengah) diBarabai, yang bertempat di Pendopo Bupati HST pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 yang Lalu .

Diklat SPIP Inst. Vertikal & Pemda se Prov.Kalsel : SPIP Ibarat Pagar Penjaga Rumah Keuangan Negara

Ibarat sebuah bangunan, Undang-Undang Keuangan Negara adalah rumah dengan ruangan-ruangannya, Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah isi dari tiap ruangan di rumah itu, dan Undang-Undang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara adalah pengecekan ketepatan pengisian ruangan di rumah itu. Hanya saja, rumah itu belum ada pagar yang menjaganya. Pagar itulah PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Tembakan 158 Indikator Kinerja Kunci EKPPD kepada Pemda

Sekali lagi, seluruh Pemda bakal dievaluasi lewat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah oleh Kemendagri. Dengan menggandeng BPKP, Kemendagri menembak 158 indikator kinerja kunci untuk dipadankan dengan kinerja pemda selama tahun lalu. Dibutuhkan lebih dari 800 data untuk setiap Pemda. Sayang, masih banyak data yang kategori ‘sampah’. Sayang, pendanaan pengembangan kapasitas evaluatornya masih dari hutang luar negeri.