PONTIANAK (14/8) – Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) pada Senin, 14 Agustus 2023 yang diselenggarakan Kantor BPKP Pusat yang disiarkan langsung secara daring kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKP seluruh Indonesia.

Hadir mengikuti kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Barlian Fransiskus Saragih, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Agus Dwi Praptama, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Daridin, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Ade Prianto dan Koordinator Pengawasan Bidang P3APIP Mujiyanto serta seluruh Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui siaran daring yang ditayangkan di Aula Lantai 3 Gedung A Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, para auditor menyimak arahan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran (evran) yang dilakukan oleh BPKP.

Untuk para pemimpin unit kerja, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengingatkan untuk memahami subtansi, memastikan seluruh tim memiliki pemahaman yang baik terkait evran, memastikan stakeholder dapat memahami tujuan dan manfaat evran, memberikan arahan yang jelas dan memantau secara berkala dan melakukan reviu secara detail.

Dalam hal ini, Kepala menyampaikan bahwa fokus evaluasi kali ini adalah pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan pariwisata pada Kementerian/Lembaga yang terkait dan seluruh pemerintah daerah.

“Evaluasi kita ini bertujuan agar kita akan dapat mengukur potensi ketercapaian efektivitas efisiensi dari setiap tema yang nanti akan saya sampaikan.  Kemudian akselerasi ini akan dapat memberikan rekomendasi berkaitan baik kebijakan maupun pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada kementerian dan lembaga serta daerah yang terkait. Dan yang kita harapkan bahwa akselerasi ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada kementerian dan lembaga tersebut untuk tahun-tahun berikutnya,” ujar Kepala BPKP.

Selain itu, dalam kegiatan itu, Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto turut menyampaikan bahwa pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah ini diharapkan dapat menjadi titik acuan dalam perencanaan RPJM Nasional Tahun 2024-2029 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006. (FW/HAP)