Setelah pergelaran pilkada serentak Tahun 2015 kemarin, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten Boalemo masih akan melakukan pergelaran Pilkada pada Tahun 2017 nanti. Untuk mengsukseskan pergelaran tersebut, terutama dalam hal mewujudkan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, KPU Provinsi Gorontalo melakukan langkah pertama yaitu dengan mengadakan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Penyelenggara Pilkada Di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo yang bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Diklat tersebut dilaksanakan selama 3 Hari mulai tanggal 10-12 Maret 2016 di Aula Hotel Maqna Kota Gorontalo dan di ikuti oleh peserta yang berasal dari Sekretariat KPU Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Saat menyampaikan keynote speech-nya, Korwas Bidang IPP Tumbur Parulian Simatupang yang di dampingi Herman Fadjarruzaman menjelaskan tentang peran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai APIP, tata cara pengelolaan keuangan, penilaian risiko, dan Ketentuan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku pada APBN seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang Dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, PMK No: 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

Dalam kesempatan tersebut Tumbur Parulian Simatupang juga menghimbau kepada seluruh peserta diklat agar dapat memperbaiki SPIP yang berada di lingkungan kerja KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo, karena SPIP merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban dalam suatu instansi.

Terima kasih

( HUMAS BPKP GORONTALO )