Senin (5/12) Kepala Perwakilan BPKP DIY Adi Gemawan didampingi para Koordinator Pengawasan melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X di Gedhong Pari Anom, Kompleks Kepatihan, Audiensi selain dalam rangka silaturahmi juga koordinasi dalam rangka mengawal keuangan dan pembangunan khususnya di wilayah DIY, yang telah menjadi rujukan daerah lain karena berbagai keberhasilan yang telah diraih.

Adi Gemawan menjelaskan bahwa Perwakilan BPKP DIY juga memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di wilayah kerjanya.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengungkapkan kondisi Yogyakarta yang merupakan merupakan provinsi nomor tiga terkecil di Indonesia. DIY memiliki 110 pendidikan tinggi, PDRB dari sektor wisata dengan segala faktor pendukungnya dan Pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi positif.

Transformasi birokrasi di Yogyakarta telah dilakukan sejak tahun 1995. Jadi hasil yang diperoleh saat ini merupakan proses panjang. Yang terutama dan menjadi kunci keberhasilan adalah integritas pimpinan.  Integritas pimpinan memberikan pengaruh besar sampai ke jajaran terbawah.

Kendala dan kesulitan yang dialami dan menurut Sri Paduka perlu diperbaiki adalah terlalu banyaknya peraturan yang menjadi payung pemda. Tiap K/L membuat sistem sendiri-sendiri seperti sistem penganggaran, sistem inputing data, dll.  Sri Paduka berharap ada keseragaman sistem, misal berupa satu portal terintegrasi saja.  Dengan adanya satu kesamaan sistem akan efektif saat melakukan evaluasi karena melihat satu masalah dengan kacamata yang sama. Dan dapat diimplementasikan dengan mudah untuk seluruh pemda di Indonesia.

Dalam hal evaluasi, DIY sudah selama lima tahun ini ada rapotan, dan ini hanya dilaksanakan di DIY. Dalam dua tahun pertama, Gubernur mengumpulkan kabupaten/kota pertama secara tertutup dan menyampaikan capaian mereka masing-masing. Di tahun ke tiga, awak media mulai dilibatkan, kantor terjelek diumumkan. Penyerapan anggaran, sistem perencanaan, sampai dengan pencapaian disampaikan juga kepada media. Saat ini bahkan hasil penilaian atas capaian kabupaten/kota sudah dilakukan secara terbuka, dengan demikian akan memicu kabupaten/kota akan terpicu untuk semakin memperbaiki kekurangnnya di masa mendatang.

Lebih lanjut Sri Paduka menuturkan “Kita harus sama-sama ada komunikasi. Tidak bisa kemudian penilaian sepihak. Saya sangat berterima kasih, harapan saya, ada komunikasi sebelum semuanya kemudian menjadi terlambat.”

Menurut Sri Paduka, komunikasi menjadi langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, juga untuk menurunkan risiko terjadinya kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait.

Sri Paduka berharap, ke depannya Pemda DIY dapat terus menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik bersama Perwakilan BPKP DIY. Pemda DIY tentu tidak dapat berjalan sendiri, tanpa bantuan dan sinergi bersama pihak-pihak terkait dalam menjalankan pemerintahan.

(Kominfo BPKP DIY/ros)