Dalam paparnya Tytut menyampaikan Strategi Meraih Wajar Tanpa Pengecualian, menginggat opini Pemda Kabupaten Klaten masih WDP. Opini WTP merupakan bentuk transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip good governance serta bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik dalam bentuk laporan keuangan dan pelayanan yang baik.

Opini WTP merupakan capaian awal untuk mencapai kinerja pelayanan yang baik namun jangan menggangap opini wtp adalah segalanya melainkan awal untuk mencapai kinerja-kinerja berikutnya.  Ada 4 kriteria dari BPK dalam memberikan Opini WTP antara lain laporan keuangan disajikan sesuai standart akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan peraturan perundang-undangan serta efektifitas pengendalian intern.

Sedangkan hasil evaluasi Sistem pengendali intern atas LKPD ada pada lemahnya sistem pengendali akuntansi dan laporan, sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta lemahnya struktur pengendalian intern. Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkanya adalah dengan peningkatan perhatian pimpinan, pembagian tugas yang jelas, tegas dan proporsional, perbaikan infrastruktur, peningkatan monitoring dan evaluasi, pelatihan-pelatihan serta menindaklanjuti semua temuan BPKP dan APIP.

Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa sesuai PP 71 tahun 2010 mengenai Standart Akuntasi Pemerintah, di tahun 2015 pemerintah daerah harus mengimplementasikan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten, Sartiyasto, Kepala DPPKAD, Sunarna, Koordinator Kelompok JFA Bidang APD Perwakilan BPKP DIY, Yuli Kurnianto serta seluruh Kepala SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten hadir dalam sesi pertama yang disampaikan Tytut.

Sedangkan sesi kedua disampaikan oleh Koordinator Kelompok JFA Bidang APD Perwakilan BPKP DIY, Yuli Kurnianto kepada seluruh Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan materi  Upaya Memperoleh Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.(Humas BPKP DIY/danie)