Demikian intisari pidato arahan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari dalam paparannya yang bertajuk “Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Penugasan Pendampingan/ Bimtek SIMDA dan Tugas Permintaan Audit/Clearance/Klaim Pihak Ketiga di Daerah” dalam pembukaan kegiatan Forum Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III di Mercure Hotel Convention Center Jakarta.

Forum yang bertajuk “Dengan Implementasi SPIP Kita Percepat Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” ini akan berlangsung selama 4 hari mulai Senin tanggal  30 April 2012 sampai dengan kamis tanggal  3 Mei 2012, diikuti 151 peserta yang berasal dari Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebanyak 64 peserta dan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada 33 Perwakilan BPKP Propinsi sebanyak 87 peserta.

Dalam sambutannya, Direktur PPKD Wilayah III, Sri Penny Ratnasari selaku penanggungjawab kegiatan, menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan Forum APD ini untuk menyatukan persepsi dan strategi dalam pelaksanaan tugas di bidang ke-APD-an  di seluruh Perwakilan BPKP.

Dilanjutkan dengan sambutan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari yang  mengharapkan kepada para peserta forum agar dalam melakukan penugasan di daerah,  haruslah benar-benar direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan didahului proses identifikasi risiko dan analisis risiko sebelum dan selama melaksanakan penugasan termasuk dalam melayani permintaan penugasan dari pemerintah daerah.  Lebih lanjut Iman Bastari menegaskan agar dilakukan mapping kebutuhan dan kompetensi tenaga auditor dan fasilitator.  Untuk penugasan yang memerlukan kompetensi khusus/tertentu harus dibentuk tim yang memenuhi kompetensi tersebut, dengan diberi training yang cukup melalui pelatihan-pelatihan termasuk dalam melakukan identifikasi risiko penugasan, tetap memelihara sinergi tim (teamwork) dalam melaksanakan penugasan,. Selain itu beliau mengharapkan personil BPKP yang diperbantukan ke pemerintah daerah dapat menjadi agent of change serta mendorong  Inspektorat pemerintah daerah melakukan sinergi dengan BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam melaksanakan penugasan, auditor harusnya dapat menjaga independensinya, bebas dari kepentingan peminta penugasan. Untuk penugasan yang perlu keahlian teknis tertentu, lakukan konfirmasi kepada ahlinya/dinas teknis terkait sebelum membuat kesimpulan penugasan meskipun auditor mampu melakukannya sendiri karena Professional judgement auditor harus didasarkan kepada pendapat ahli/dinas teknis.  Selain itu dalam penugasan perlu dilakukan tour of duty,  untuk penyegaran dan mendeteksi risiko-risiko kealpaan dalam penugasan, selalu berpedoman pada standar dan tidak bekerja menurut tradisi/kebiasaan.

Dalam paparannya tersebut, beliau juga menyampaikan bahwa fungsi auditor internal yaitu menjalankan fungsi perbaikan internal kontrol, perbaikan proses governansi dan manajemen risiko dalam rangka mencapai akuntabilitas keuangan negara/daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, minimalisasi korupsi dan  proses manajemen governansi.

Terhadap permasalahan aset tetap daerah, beliau meminta agar menjadi perhatian Perwakilan BPKP dalam rangka pencapaian opini WTP bagi pemda dengan melakukan mediasi kepada pemda untuk penyelesaian permasalahan aset agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan, mendorong pemerintah daerah melakukan sinergi antar daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mengingat indeks pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan.

Pada bagian akhir arahannya, Iman Bastari menyampaikan bahwa BPKP telah dijadikan benchmark instansi yang relatif bersih dan Wakil Presiden telah meminta instansi lain untuk belajar dan meniru BPKP.  Oleh karena itu beliau menghimbau agar penugasan dikelola dengan baik, menjaga akuntabilitasnya, dan menjaga nilai-nilai PIONIR BPKP, serta terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP agar Perwakilan BPKP  mendorong pembentukan Forbes APIP daerah.(Humas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah/Amir El Husin)