Mataram - Tahukah kalian bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu highlight arahan Presiden dalam agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024?

Nah secara umum, pembangunan infrastruktur menekankan pada tiga aspek, salah satunya yaitu dengan penguatan konektivitas infrastruktur ekonomi.

Konektivitas merupakan suatu upaya untuk tercapainya mobilitas penumpang/barang/jasa/informasi yang lancar, aman, handal, dan efisien serta terwujudnya Indonesia yang locally integrated, globally connected.

Lalu apa peran BPKP mengenai hal tersebut?

Sebagaimana tercantum dalam Perpres 20/2023 pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi antara lain pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan  negara/daerah dan pembangunan nasional bersama - sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut, Senin (25/9) bertempat di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Perwakilan BPKP NTB bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB, BPJN Provinsi NTB, Inspektorat Provinsi NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan atas Percepatan Konektivitas Jalan Daerah di Provinsi NTB.

Dibuka oleh Asisten 2 Sekda Provinsi NTB Dr. Fatul Gani, beliau menyampaikan terimakasih atas atensi dari Perwakilan BPKP NTB beserta seluruh stakeholders terkait atas percepatan konektivitas jalan daerah di Provinsi NTB.

(Kominfo BPKP NTB)